Mataram, Tamanews.id – Proyek pembangunan ruas jalan Lunyuk–Lenangguar di Pulau Sumbawa menjadi salah satu perhatian utama dalam rekomendasi Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komisi IV, Syamsul Fikri AR, dalam rapat paripurna sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan hasil dari pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja, serta diperkuat dengan hasil kunjungan lapangan.
Di sektor infrastruktur, khususnya yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Komisi IV, pembangunan dinilai mulai menunjukkan pemerataan. Namun demikian, konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan wilayah tetap menjadi catatan penting.
“Setiap pembangunan harus memberikan dampak yang merata, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Komisi IV juga menekankan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya memenuhi aspek administratif semata, tetapi harus sesuai standar teknis serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama lainnya adalah percepatan peningkatan akses layanan dasar, terutama air minum dan sanitasi layak. Hal ini dinilai krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Terkait proyek ruas Lunyuk–Lenangguar, Syamsul Fikri menyebut progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Meski demikian, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan penyelesaian proyek tersebut.
Proyek ini dinilai strategis karena akan membuka konektivitas antarwilayah di Pulau Sumbawa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
“Ini bukan sekadar jalan, tapi akses ekonomi masyarakat. Karena itu harus segera dituntaskan dengan kualitas yang baik,” ujarnya.
Selain percepatan, Komisi IV juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan progres proyek. Pengawasan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan tepat sasaran.
DPRD juga mendorong agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan secara konsisten untuk mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.
Dengan pengawasan yang ketat serta perencanaan yang tepat, infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi agar pembangunan di NTB semakin merata, berkualitas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
