Sumbawa, Tamanews.id – Aktivitas tambang rakyat di wilayah Lantung kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Di tengah dinamika ekonomi masyarakat pedesaan, kehadiran skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) justru menjelma menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi warga. Lebih dari sekadar aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tambang rakyat di kawasan ini mulai menunjukkan wajah baru: transparan, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Ketua Aliansi LSM Sumbawa Bersatu, Sigit Jayadi, dalam keterangannya pada Kamis (24/04/2026), menegaskan bahwa manfaat keberadaan tambang rakyat telah dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya di Lantung, tetapi juga meluas hingga puluhan desa di sekitarnya.
“Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi realita yang menggerakkan ekonomi warga,” ujarnya.
Menurut Sigit, pola pengelolaan tambang rakyat yang berbasis kolektif menjadi salah satu kunci keberhasilan. Sistem ini tidak hanya memastikan distribusi hasil yang lebih merata, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan.
Dampak positif lainnya yang tidak kalah penting adalah terbukanya lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas tambang rakyat di wilayah ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.
“Banyak pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, kini bisa bekerja di lokasi tambang. Bahkan, tenaga kerja tidak hanya berasal dari dalam wilayah IPR, tetapi juga dari luar daerah,” jelasnya.
Fenomena ini secara tidak langsung berkontribusi dalam menekan angka pengangguran, sekaligus memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih menjanjikan dibanding sektor informal lainnya.
Namun demikian, Sigit menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengawalan terhadap praktik tambang rakyat agar tetap berada dalam koridor yang benar.
Aliansi LSM Sumbawa Bersatu, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal aktivitas tersebut, khususnya dalam aspek transparansi dan tanggung jawab lingkungan.
“Kami tidak hanya bicara soal keuntungan ekonomi. Ada tanggung jawab moral yang harus dijaga, terutama terkait reklamasi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Isu lingkungan memang menjadi perhatian serius dalam setiap aktivitas pertambangan. Dalam konteks ini, tambang rakyat di Sumbawa dinilai memiliki keunggulan dibanding praktik tambang ilegal yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Selain memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan tambang rakyat juga dinilai lebih terbuka dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini yang membedakan dengan tambang ilegal. Ada kontribusi untuk daerah, pengelolaan lebih transparan, dan aspek lingkungan lebih diperhatikan,” tambah Sigit.
Ke depan, tambang rakyat di Lantung diharapkan tidak hanya menjadi sumber ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan elemen pengawas menjadi kunci utama agar manfaat yang dihasilkan dapat terus dirasakan tanpa mengorbankan lingkungan.
Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, tambang rakyat di Lantung kini berada di persimpangan penting: antara menjadi contoh sukses pengelolaan berbasis masyarakat, atau justru terjebak dalam praktik yang merugikan jika tidak diawasi dengan baik. Namun sejauh ini, arah yang ditunjukkan cukup menjanjikan, sebuah harapan baru bagi ekonomi lokal yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan.
