SUMBAWA, Tamanews.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Hotel La Grande Sumbawa Besar, Jumat (26/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., perwakilan Lembaga Sinergi Lentera Indonesia, narasumber dari berbagai lembaga, para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, serta bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.
Bimtek ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem terintegrasi.
Di sela kegiatan, Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, menegaskan bahwa penguatan kapasitas bendahara merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang harus benar-benar dipahami oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu.
“Output utama dari kegiatan ini adalah memperkuat kompetensi bendahara. Ada beberapa aspek teknis dalam SIPD yang memang harus dipahami dengan baik. Jika tidak dikuasai, maka dampaknya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah,” ujar Kaharuddin.
Ia menjelaskan, selain pendalaman penggunaan SIPD, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian berbagai kewajiban administrasi perpajakan, khususnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kompetensi bendahara harus terus kita mantapkan. Selain itu, persoalan perpajakan, khususnya pelaporan SPT Masa, juga menjadi bagian penting yang harus segera dituntaskan. Dalam kegiatan ini peserta akan dipandu langsung oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Kaharuddin menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan baru pemerintah pusat, termasuk implementasi kartu kredit pemerintah daerah, juga menjadi materi penting yang dibahas dalam bimtek tersebut.
“Kita ingin seluruh bendahara memahami berbagai amanah regulasi terbaru, termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah yang mulai diterapkan. Semua ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan regulasi,” katanya.
Kaharuddin berharap, melalui pelaksanaan bimtek tersebut, kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah semakin meningkat sehingga berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
“Insya Allah, dengan bimtek ini kompetensi bendahara akan meningkat dan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa menjadi semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan SIPD sebagai sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
“Hari ini kita mengumpulkan seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk memastikan bahwa mereka memahami pola penganggaran menggunakan sistem yang terintegrasi melalui SIPD,” ujar Sekda.
Menurutnya, penggunaan SIPD memberikan banyak kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Sistem ini sangat membantu kerja-kerja bendahara, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Karena itu, kita menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar seluruh materi, regulasi, dan implementasinya benar-benar dipahami oleh peserta,” jelasnya.
Sekda juga menekankan pentingnya sinergi antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kita ingin fungsi bendahara semakin kuat. Karena bendahara adalah salah satu garda terdepan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, transparan, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda mengingatkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut, menurutnya, harus terus dijaga melalui peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan.
“Kita sudah meraih opini WTP. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola tersebut. Karena itu, kompetensi bendahara harus terus diperkuat agar predikat WTP dapat terus kita pertahankan,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan Bimtek SIPD ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kapasitas aparatur, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
