SUMBAWA, Tamanews.id – Persoalan kelangkaan dan tingginya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi yang terdiri dari GMNI Cabang Sumbawa, HMI Cabang Sumbawa, dan Presiden Mahasiswa Universitas Samawa (Unsa), di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti masih terjadinya kelangkaan LPG subsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa. Mereka menilai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan persoalan distribusi gas melon yang kerap dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Massa aksi kemudian diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi sejumlah pejabat terkait. Dalam forum audiensi yang berlangsung terbuka tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai temuan dan analisis terkait distribusi LPG subsidi yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
Koordinator Umum Aksi, Wahyuddin, mengatakan bahwa hingga saat ini masyarakat masih kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan di beberapa wilayah, harga gas subsidi disebut mencapai Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per tabung.
“Kami melihat belum ada formulasi yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan distribusi LPG subsidi. Aksi demi aksi sudah dilakukan, tetapi masyarakat masih membeli gas dengan harga yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga membeberkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dalam satu tahun terdapat sekitar 3.376.000 tabung LPG subsidi yang disalurkan di Kabupaten Sumbawa melalui sembilan agen dan sekitar 640 pangkalan resmi.
Dengan jumlah distribusi yang cukup besar tersebut, mahasiswa mempertanyakan mengapa kelangkaan masih terus terjadi di tengah masyarakat.
Menurut mereka, kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak tinggal diam menghadapi persoalan LPG subsidi. Sejak dibentuk pasca pelantikan kepala daerah pada Februari 2025 lalu, Satgas Pengendalian LPG 3 Kilogram telah melakukan berbagai langkah pengawasan dan penertiban di lapangan.
Menurut Ansori, pemerintah daerah telah berkali-kali melakukan inspeksi mendadak (sidak), menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina dan agen LPG, hingga menutup sejumlah pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi.
Namun demikian, upaya tersebut diakuinya tidak berjalan mudah. Bahkan, petugas yang melakukan pengawasan di lapangan pernah menghadapi berbagai bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang diduga diuntungkan oleh praktik distribusi ilegal LPG subsidi.
“Petugas dari Bagian Perekonomian bahkan ada yang diancam dan dibuntuti menggunakan parang saat bertugas di lapangan. Kami juga pernah dipepet ketika melakukan pengawasan. Ini menunjukkan memang ada pihak-pihak yang bermain dalam distribusi LPG subsidi,” ungkap Ansori.
Ia menilai tingginya harga LPG subsidi tidak hanya dipengaruhi keterbatasan pasokan, tetapi juga disebabkan oleh praktik perdagangan bebas yang tidak sesuai aturan serta lemahnya kepatuhan terhadap sistem distribusi yang telah ditetapkan.
Menurut Ansori, masih banyak LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Selain dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak berhak, gas melon juga masih digunakan oleh pelaku usaha dengan omzet besar maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara ekonomi mampu.
Padahal, lanjutnya, LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Yang berhak menerima LPG subsidi adalah masyarakat desil satu sampai desil empat. Namun kenyataannya masih banyak pengguna yang sebenarnya mampu dan tidak layak menerima subsidi,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen penataan distribusi, Pemkab Sumbawa telah menerbitkan Surat Edaran yang melarang ASN mampu menggunakan LPG subsidi. Pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh pangkalan agar tidak menjual langsung kepada pengecer yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ansori secara terbuka mengajak mahasiswa untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi di lapangan. Ia bahkan menyatakan kesiapan pemerintah daerah melibatkan unsur mahasiswa dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Satgas LPG.
“Kami sama geramnya dengan adik-adik mahasiswa. Ini adalah hak masyarakat miskin yang dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Karena itu kami mengajak mahasiswa bersama-sama mengawal distribusi LPG subsidi di lapangan,” tegasnya.
Ansori menambahkan, keterlibatan mahasiswa akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG di Kabupaten Sumbawa sehingga persoalan yang selama ini terjadi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama-sama.
“Kami terbuka. Mari kita ambil posisi yang sama untuk mengawal Satgas LPG. Kita ingin gas melon kembali dijual sesuai HET, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Audiensi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan tertib dan diwarnai dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Kedua pihak sepakat bahwa persoalan LPG subsidi harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Sumbawa. (Red)
