Tamanews.id, Sumbawa – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, program pemberdayaan yang tepat sasaran, serta pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (16/10/2026).
Workshop tersebut menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Sosial, Bappenas, BRAC International, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan memiliki arah yang jelas. Dengan koordinasi yang baik, program yang dirancang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu, S.T., M.M., menyampaikan bahwa workshop tersebut diikuti oleh 50 peserta. Hasil diskusi dan pembahasan selama kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memperkuat pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi agar lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi kebutuhan, serta merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
Bupati Sumbawa dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif maupun program bantuan semata. Diperlukan langkah nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, disertai kerja terpadu antara pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku perubahan.
Bupati Jarot menyambut baik pelaksanaan PPSE sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Menurutnya, program pemberdayaan harus mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan produktivitas, serta membangun sumber penghidupan yang lebih baik.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pendamping dalam memastikan program pemberdayaan berjalan efektif. Pendampingan tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan arahan teknis, tetapi juga perlu mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar semakin mandiri, memiliki motivasi untuk berkembang, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi di lingkungannya.
Perubahan pola pikir tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kemandirian. Masyarakat perlu didorong agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, mengelola potensi lokal, dan meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi yang produktif.
Selain pendampingan, Bupati Jarot menegaskan bahwa program pemberdayaan sosial ekonomi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal dinilai dapat membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Potensi daerah yang dikelola secara tepat dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karena itu, perencanaan program perlu mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan masyarakat, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di setiap wilayah.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan. Pemerintah daerah, kementerian, mitra pembangunan, akademisi, dan unsur masyarakat perlu membangun komunikasi serta pembagian peran yang jelas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program agar intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Percepatan pengentasan kemiskinan pada akhirnya membutuhkan komitmen bersama dan upaya yang berkesinambungan. Dengan pemberdayaan yang sesuai potensi lokal, pendampingan yang tepat, serta kolaborasi antarpihak, program PPSE diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Sumbawa secara berkelanjutan.
