Sumbawa, tamanews.id –  Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Sumbawa, yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, menggelar aksi unjuk rasa di pusat pertokoan Sumbawa pada Kamis (21/5/2026). 

Dengan membawa rapor merah, massa aksi menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

​Koordinator aksi, Sirajuddin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap mandeknya berbagai kebijakan publik dan lemahnya pengawasan hukum di wilayah Sumbawa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan menutup mata terhadap persoalan mendasar yang dihadapi oleh kaum petani, perempuan buruh migran, hingga perusakan lingkungan hidup.

​”Kami hadir di sini untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada hak-hak rakyat kecil yang dikebiri. Kebijakan yang ada saat ini belum responsif dan belum berpihak pada keadilan sosial,” ujar Sirajuddin di sela-sela orasi.

​Dalam aksi tersebut, APR Sumbawa secara resmi menyampaikan enam poin tuntutan krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum setempat. Berikut adalah ringkasan dari enam poin tuntutan tersebut:

​1. Penerbitan Perbup Perlindungan Petani: Mendesak Pemda Sumbawa segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2023 demi menjamin kepastian harga panen dan distribusi pupuk subsidi.

2. Perlindungan Perempuan Buruh Migran (PBM): 

Menuntut penguatan perlindungan bagi PBM sejak pra-keberangkatan hingga kepulangan, serta penyelesaian enam kasus kekerasan dan eksploitasi yang saat ini sedang didampingi oleh Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa.

​3. Transparansi Alokasi APBD: Mendesak dibukanya akses informasi publik terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih akuntabel dan tepat sasaran bagi pelayanan publik.

4. ​Transparansi Izin Tambang Galian C: Menuntut transparansi data izin usaha pertambangan galian C dan tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan hidup.

5. ​Usut Tuntas Penimbunan BBM Subsidi: Mendesak Pemda dan Polres Sumbawa membongkar jaringan penimbunan solar subsidi ilegal, salah satunya yang diduga beroperasi di Kelurahan Brang Biji.

6. ​Pemberantasan Narkotika secara Serius: Meminta Polres Sumbawa memperketat pengawasan jalur distribusi, patroli, dan menindak tegas seluruh pelaku peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi muda.

​Aksi yang berlangsung damai namun penuh riuh orasi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal keenam tuntutan ini hingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan langkah konkret dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Aksi protes dan orasi ini dilanjutkan menuju ke Polres Sumbawa, Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa dan kantor DPRD Kab. Sumbawa dengan tuntutan yg sama.