Tamanews.id, Bali – Usai melantik 18 kepala desa terpilih di Kabupaten Sumbawa, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., langsung bertolak ke Bali untuk menghadiri Workshop Tata Kelola Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Subnasional Tahun 2026 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca serta mendorong penerapan nilai ekonomi karbon secara berkelanjutan.
Partisipasi Bupati Sumbawa dalam workshop ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai tata kelola nilai ekonomi karbon di tingkat daerah. Isu tersebut berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan sekaligus mendorong pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.
Bagi Kabupaten Sumbawa, pembahasan mengenai nilai ekonomi karbon memiliki relevansi dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan potensi daerah. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Bupati Sumbawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan pengendalian emisi serta penerapan nilai ekonomi karbon dapat berjalan secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan, daerah diharapkan dapat memahami arah kebijakan, memperkuat kesiapan pelaksanaan, serta mengidentifikasi peluang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.
Nilai ekonomi karbon sendiri berkaitan dengan mekanisme ekonomi yang memberikan nilai terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penerapannya membutuhkan tata kelola yang jelas, pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan agar manfaat lingkungan yang dihasilkan benar-benar terukur.
Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan tersebut juga membuka ruang untuk memperkuat keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan aktivitas ekonomi. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, kesiapan kelembagaan, serta ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap penguatan koordinasi melalui kegiatan ini dapat mendukung langkah-langkah pembangunan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Upaya tersebut penting agar pemanfaatan potensi daerah tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan generasi mendatang.
Kehadiran Bupati Sumbawa dalam workshop yang berlangsung di Bali pada 19 Oktober 2026 ini menandai keterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan tata kelola nilai ekonomi karbon di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Ke depan, komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi yang berkelanjutan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, Kabupaten Sumbawa berupaya mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
