TAMANEWS.ID | SUMBAWA – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penguatan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat membuka kegiatan Penguatan Kolaborasi Ketangguhan Desa dalam Mendukung Implementasi Sumbawa Hijau Lestari, yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa, BPBD, para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas relawan, media massa, serta berbagai mitra kebencanaan.
Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun BPBD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, banyak bencana yang sebenarnya berawal dari kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali, membangun di kawasan rawan bencana, hingga mengabaikan tata ruang.
“Pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas BPBD atau relawan. Ini adalah urusan kita semua. Dimulai dari rumah, sekolah, kebun, sawah, dan terutama dari desa,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sumbawa memiliki bentang alam yang sangat kaya, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, sungai hingga wilayah pesisir yang panjang. Potensi tersebut merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga secara berkelanjutan agar tidak berubah menjadi sumber bencana.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengimplementasikan program Sumbawa Hijau Lestari sebagai arah pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
Menurut Bupati, menjaga lingkungan sejatinya merupakan investasi jangka panjang dalam mencegah berbagai bencana.
“Menanam pohon berarti menjaga sumber mata air. Menjaga hutan berarti mengurangi ancaman longsor. Mengelola sampah berarti mengurangi risiko banjir. Melindungi mangrove berarti menjaga kawasan pesisir dari abrasi,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak membangun kolaborasi sejak tahap pencegahan, bukan hanya saat bencana telah terjadi.
Ia mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga masyarakat untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari setiap proses pembangunan.
“Saya ingin melihat setiap desa memiliki budaya kesiapsiagaan. Bukan hanya memiliki dokumen atau papan informasi, tetapi masyarakatnya benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Jarot mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hasil-hasil pembangunan mudah rusak akibat bencana yang sebenarnya dapat dicegah.
Karena itu, seluruh infrastruktur, lahan pertanian, fasilitas pendidikan, hingga aset-aset masyarakat harus dilindungi melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat mengubah pola pikir dari reaktif menjadi preventif.
“Jangan menunggu bencana baru bergerak. Tetapi bergerak hari ini agar bencana tidak menjadi musibah yang lebih besar di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, relawan, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat desa-desa tangguh sekaligus mendukung implementasi program Sumbawa Hijau Lestari.
Bupati optimistis, apabila kolaborasi tersebut terus diperkuat, maka Kabupaten Sumbawa akan semakin tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana, memiliki lingkungan yang lebih lestari, serta mampu mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (Red)
