Mataram, Tamanews.id – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri AR, menyampaikan apresiasi terhadap proses seleksi yang dinilai berjalan transparan dan profesional.
Menurutnya, sejak awal Fraksi Demokrat memandang bahwa siapa pun yang terpilih sebagai Sekda merupakan figur yang sah dan layak, baik berasal dari internal maupun eksternal daerah. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan panitia seleksi independen yang dinilai mampu menjaga objektivitas selama proses berlangsung.
“Prosesnya sudah sesuai mekanisme dan melibatkan pansel independen. Itu menjadi jaminan bahwa hasilnya patut kita hormati bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam proses seleksi jabatan strategis seperti Sekda merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan mekanisme yang terbuka, masyarakat dapat melihat bahwa penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan semata kepentingan tertentu.
Lebih jauh, politisi dari Daerah Pemilihan Sumbawa–Sumbawa Barat tersebut menyoroti peran strategis Sekda dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menyebut posisi Sekda sebagai “tangan kanan” gubernur yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi.
Menurutnya, Sekda tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pengendali utama dalam memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan selaras dengan visi kepala daerah.
Dalam konteks ini, ia juga menilai pengalaman yang dimiliki Sekda terpilih, Abul Chair, menjadi modal penting dalam menjalankan tugas tersebut. Pengalaman birokrasi dan organisasi dinilai akan sangat membantu dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.
Tak hanya itu, peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menjadi sorotan. Posisi ini menempatkan Sekda sebagai figur kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus sebagai jembatan antara eksekutif dan legislatif.
“Sekda harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga proses penganggaran bisa berjalan harmonis dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Syamsul Fikri, sinergi antara dua lembaga tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dirancang berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas sebagai Sekda. Dalam dinamika pemerintahan yang terus berkembang, Sekda dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sekaligus menjaga stabilitas birokrasi.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar Sekda yang baru tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan mampu membangun kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
“Yang paling penting adalah membangun kerja sama. Sekda tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi kuat agar birokrasi bisa berjalan sehat dan efektif,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi harapan agar kepemimpinan Sekda yang baru mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di NTB, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
