Tamanews.id | Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memacu penyusunan arah pembangunan ke depan melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di La Grande Ballroom, Kamis (26/03/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot.
Forum tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, para kepala perangkat daerah, perencana, hingga Tim Siap Siaga. Momentum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan benar-benar sinkron dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo, dalam laporannya mengungkapkan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebutkan, berbagai usulan masyarakat yang dihimpun dari Musrenbang menjadi bahan utama untuk diselaraskan dengan program prioritas pemerintah.
“Forum ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya jumlah usulan yang belum sepenuhnya terakomodasi. Sebagai solusi, pihaknya mengusulkan pendekatan “1 desa 1 usulan” dengan alokasi anggaran sekitar Rp100 juta guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Namun, dalam arahannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, seluruh program harus selaras dengan kebijakan nasional serta visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Ia menekankan tiga pilar utama pembangunan Sumbawa, yakni people, power, dan planet sebagai fondasi utama.
Pada pilar people, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), agar mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri.
Sementara pada pilar power, Bupati menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa komunikasi antar perangkat daerah kini diperkuat melalui pertemuan rutin berbasis digital untuk memantau progres program secara lebih efektif.
“Capaian opini WTP harus terus kita pertahankan sebagai bukti bahwa tata kelola keuangan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga terus dilakukan melalui pembentukan berbagai satuan tugas, seperti satgas hutan dan satgas LPG, guna menjaga stabilitas sektor strategis daerah.
Di sisi lain, pilar planet menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Program “Sumbawa Hijau Lestari” menjadi salah satu langkah konkret melalui penanaman tanaman produktif serta penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan lingkungan.
“Kalau lingkungan rusak, maka pembangunan sebesar apa pun tidak akan berarti. Karena itu, keseimbangan antara SDM, tata kelola, dan lingkungan harus kita jaga,” ujarnya.
Terkait usulan “1 desa 1 program”, Bupati menilai pendekatan tersebut masih perlu dikaji secara matang, mengingat setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan.
Ia pun mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan momentum ini dalam merumuskan program pembangunan yang realistis, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Adapun tema pembangunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2027 adalah “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintah Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.”
Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan semakin terfokus, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
