Tamanews.id | Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait pengembangan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi di wilayah NTB. Penandatanganan tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin, 9 Maret 2026.
Kesepakatan ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan ground breaking investasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 6 Februari 2026 di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor peternakan sekaligus membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Direktur Utama PT RNI (Persero), Ghimoyo. Kerja sama ini bertujuan membangun sistem industri peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di wilayah NTB.
Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem industri peternakan yang mencakup berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, penetasan, pengolahan hingga produksi pakan ternak. Dengan sistem terintegrasi ini, diharapkan rantai produksi peternakan dapat berjalan lebih efisien serta memberikan nilai tambah bagi sektor peternakan daerah.
Dalam rencana pengembangannya, beberapa lokasi lahan milik Pemerintah Provinsi NTB akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional kawasan industri tersebut. Di antaranya kawasan BPTHMT Serading di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan kandang Parent Stock (PS) serta fasilitas hatchery atau penetasan telur.
Selain itu, Desa Bage Tango di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, direncanakan sebagai lokasi pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sekaligus fasilitas pengolahan produk ayam. Sementara itu, wilayah Woja di Kabupaten Dompu akan diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan pabrik pakan ternak guna mendukung keberlanjutan produksi industri tersebut.
Pengembangan kawasan industri peternakan terintegrasi ini diharapkan mampu memperkuat sektor peternakan di NTB sekaligus menciptakan rantai nilai ekonomi baru di daerah.
Kegiatan penandatanganan kesepakatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Dari Kementerian Pertanian RI hadir Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Makmun, serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus.
Sementara dari Pemerintah Provinsi NTB turut hadir Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi.
Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, hadir pula Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Saifuddin, serta Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Rini Handayani.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, program ini sejalan dengan program unggulan Jarot–Ansori yang menitikberatkan pada industrialisasi produk daerah serta peningkatan investasi. Melalui pengembangan industri ayam terintegrasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi peternakan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi peternak serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengembangan investasi ini dilakukan secara bertahap melalui tahapan perencanaan, kajian teknis, serta kerja sama lintas sektor. Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tahap awal sebelum dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian kerja sama operasional serta kajian teknis yang lebih mendalam.
Melalui keterbukaan informasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat mengetahui perkembangan investasi yang sedang berjalan sekaligus menjadi bagian dari komitmen transparansi kepada publik.
Ke depan, perkembangan program industri peternakan ayam terintegrasi di NTB tersebut akan terus disampaikan kepada masyarakat seiring dengan tahapan pelaksanaan di lapangan.
