Tamanews.id | Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,9 miliar dan menyasar 570 lembaga PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK) di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dikbud Sumbawa, Fathul Yamin, S.Pd., menjelaskan bahwa jumlah penerima BOSP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan bertambahnya 15 lembaga PAUD baru yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
“Alhamdulillah, BOSP PAUD tahun 2026 ini mencapai sekitar Rp11,9 miliar lebih. Ada penambahan lembaga baru yang sudah memenuhi syarat,” ujar Fathul Yamin, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menjelaskan, penyaluran dana BOSP akan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama untuk periode Januari hingga Juni, dan tahap kedua untuk periode Juli hingga Desember 2026. Proses pencairan bergantung pada kelengkapan pelaporan daring (online) masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis BOSP.
Menurut Fathul, dana BOSP dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional lembaga PAUD, seperti pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), rehabilitasi ringan bangunan, pembayaran honorarium tenaga pendidik, pengadaan buku, pengembangan perpustakaan, hingga pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
Selain itu, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi sekolah serta pembiayaan layanan pendukung, termasuk listrik, air, dan sarana penunjang lainnya. Namun demikian, ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran wajib mengacu pada juknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Semua penggunaan anggaran harus sesuai dengan juknis. Tidak boleh keluar dari ketentuan,” tegasnya.
Dari total 644 lembaga PAUD yang terdata di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 570 lembaga dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menerima BOSP. Sementara itu, 74 lembaga lainnya belum dapat menerima bantuan karena data belum sinkron pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Meski demikian, Dikbud Sumbawa berkomitmen untuk terus memperjuangkan lembaga yang belum menerima bantuan melalui pendampingan, sosialisasi, serta pengajuan ulang ke pemerintah pusat.
Besaran dana BOSP yang diterima setiap lembaga bervariasi, tergantung pada jumlah peserta didik. Lembaga dengan jumlah siswa terbanyak dapat menerima bantuan hingga Rp79 juta, sedangkan lembaga dengan jumlah siswa kecil menerima sekitar Rp1,2 juta.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF Dikbud Sumbawa, Iman Wahyuddin, S.H., menambahkan bahwa proses verifikasi dan sosialisasi saat ini masih berlangsung. Ia menyebutkan, pencairan tahap pertama diperkirakan segera terealisasi, bahkan sebagian lembaga telah menerima dana di rekening masing-masing.
“Proses penyaluran tahun ini relatif lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Sumbawa,” pungkasnya.
