Tamanews.id | Komitmen Kabupaten Sumbawa dalam menjaga kelestarian lingkungan kembali ditegaskan melalui partisipasi aktif Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam kegiatan penanaman mangrove bertajuk “Mangrove For Life” yang digelar di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Tobat Ekologis yang menargetkan penanaman 2 miliar pohon sebagai upaya memperkuat ketahanan iklim dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan asri.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta para camat di wilayah utara Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa semangat menjaga lingkungan yang diusung melalui Gerakan Tobat Ekologis sejatinya telah lebih dahulu diterapkan di Kabupaten Sumbawa melalui program Sumbawa Hijau Lestari.
Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat konservasi lingkungan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.
“Apa yang disampaikan Pak Menteri tentang Tobat Ekologis Nasional sebenarnya sudah kami dukung melalui Program Sumbawa Hijau Lestari. Alhamdulillah, selama periode 2025 hingga 2026 kami telah berhasil menanam sekitar satu juta pohon di Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati Jarot.
Ia menjelaskan, gerakan penghijauan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pelajar, aparatur sipil negara, komunitas, hingga pasangan pengantin baru diwajibkan ikut menanam pohon sebagai bagian dari gerakan bersama menjaga lingkungan.
Bahkan, Pemkab Sumbawa telah melakukan safari penghijauan di berbagai kawasan pegunungan serta menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan kawasan hutan.
“Tahun ini jumlah pohon yang ditanam akan terus kita tingkatkan. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan hutan, sehingga upaya pelestarian lingkungan bisa dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, kemampuan mangrove menyerap karbon mencapai empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon daratan biasa.
Ia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia saat ini telah merealisasikan penanaman mangrove seluas sekitar 445 hektare di NTB dan menargetkan rehabilitasi mangrove hingga 12 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia.
“Mangrove bukan hanya penting untuk menyerap karbon, tetapi juga menjadi habitat ikan, kepiting, kerang, sekaligus memiliki nilai ekonomi melalui sektor ekowisata dan berbagai produk turunannya. Karena itu, kita harus menjaga dan memperluas kawasan mangrove di Indonesia,” jelas Jumhur.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan bahwa Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah prioritas perusahaan dalam program rehabilitasi mangrove karena memiliki karakteristik ekosistem pesisir yang sangat mendukung.
Menurutnya, Freeport menargetkan rehabilitasi sekitar 2.000 hektare mangrove di luar Papua, sedangkan 10.000 hektare lainnya akan dilaksanakan di wilayah Papua.
Di sisi lain, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia dalam mendukung rehabilitasi mangrove di NTB. Ia berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, khususnya yang menghasilkan emisi karbon.
“Kami berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berkontribusi melakukan penanaman mangrove di NTB. Daerah ini memiliki potensi pesisir yang sangat besar dan dapat menjadi salah satu pusat penyerapan karbon nasional,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan fokus mengembangkan potensi perdagangan karbon (carbon trading) sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau di masa mendatang.
Kegiatan “Mangrove For Life” di Desa Labuhan Alas menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Selain memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim, gerakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
