Tamanews.id | Sumbawa, 29 Oktober 2026 – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan bangunan serta mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun 2026. Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama sejumlah instansi terkait, kelangkaan semen, perkembangan harga ayam segar, dan keterbatasan pasokan gula pasir menjadi sejumlah persoalan yang mendapat perhatian.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan Negeri, Perum Bulog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kabupaten Sumbawa. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas kondisi pasokan, perkembangan harga komoditas, dan langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah kelangkaan semen yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek konstruksi pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 semakin terbatas, sehingga ketersediaan material menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pekerjaan di lapangan.
Keterbatasan pasokan semen tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga dapat memengaruhi jadwal pekerjaan apabila tidak segera ditangani. Karena itu, diperlukan koordinasi untuk mengetahui kondisi persediaan, memastikan kelancaran distribusi, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan pasokan belum mencukupi kebutuhan.
Selain persoalan bahan bangunan, TPID juga membahas perkembangan harga ayam segar atau fresh chicken serta informasi mengenai kelangkaan gula pasir yang disampaikan Bulog. Kedua komoditas tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan dan kelancaran distribusinya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai ayam segar, Satgas Pangan didorong untuk meningkatkan pemantauan terhadap arus masuk dan distribusi komoditas tersebut. Pemantauan diperlukan agar pasokan yang beredar di lapangan dapat teridentifikasi secara lebih akurat, termasuk pasokan yang belum tercatat dalam pendataan.
Data yang lebih lengkap akan membantu pemerintah memahami kondisi distribusi dan mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga. Dengan demikian, langkah pengendalian dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam waktu dekat. Program ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain pelaksanaan GPM, pemerintah daerah juga akan mengupayakan kerja sama antardaerah untuk memperkuat pasokan komoditas yang mengalami keterbatasan ketersediaan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan lokal melalui koordinasi pasokan dari daerah lain sesuai kebutuhan.
Dalam rapat tersebut, KPPN turut memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran pemerintah, termasuk penyelesaian proyek jalan strategis yang mendukung konektivitas wilayah dan distribusi barang. Proyek infrastruktur tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, TPID Kabupaten Sumbawa berupaya menyelaraskan langkah antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang akhir tahun. Pemantauan pasokan, pengawasan distribusi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta penjajakan kerja sama antardaerah menjadi langkah yang diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap ketersediaan barang tetap terjaga, potensi gejolak harga dapat diantisipasi, dan pelaksanaan pembangunan tidak terkendala oleh persoalan pasokan material. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak penyedia barang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa hingga akhir 2026.
