Tamanews.id | Sumbawa, 12 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan dua langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan penetapan status BLK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua program tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 guna meningkatkan kualitas pelatihan kerja serta menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dan memiliki sertifikasi kompetensi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa desain revitalisasi BLK telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini, tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan program agar dapat direalisasikan sesuai target pada tahun mendatang.
“Kalau revitalisasi BLK ini, desainnya sudah kita siapkan dan sudah ada. Tinggal kita eksekusi pelaksanaannya di tahun 2027,” ungkap Budi saat ditemui, Kamis (12/11/2026).
Selain revitalisasi fasilitas dan pengembangan BLK, pemerintah daerah juga menyiapkan perubahan status kelembagaan menjadi BLUD pada 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan layanan pelatihan kerja sekaligus memberikan ruang pengelolaan yang lebih fleksibel.
Menurut Budi, penguatan BLK tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pelatihan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dibuktikan melalui sertifikasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
Ia menilai, keterampilan yang dimiliki tenaga kerja perlu didukung pengakuan kompetensi agar dapat memiliki daya saing dan memenuhi standar yang dibutuhkan dunia profesional.
“Dengan SDM kita di Kabupaten Sumbawa yang tersertifikasi, tentunya akan dibutuhkan di dunia profesional. Karena percuma kita punya keahlian, tetapi kalau tidak ditandai dengan sertifikasi, maka itu tidak akan laku di dunia profesional,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, revitalisasi BLK direncanakan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan revitalisasi sehingga pengembangan BLK tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Kolaborasi dengan dunia usaha juga menjadi salah satu ruang untuk memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah.
Sementara itu, penetapan status BLK menjadi BLUD diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan layanan. Dengan pola pengelolaan BLUD, BLK nantinya dapat menyusun penganggaran serta mengelola anggarannya secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan operasional dan pengembangan program pelatihan.
“Ketika sudah menjadi BLUD, BLK nanti bisa melakukan penganggaran sendiri atau mengelola anggarannya sendiri. Artinya, ke depan akan lebih fleksibel ketika menjadi BLUD,” pungkas Budi.
Melalui revitalisasi dan perubahan status kelembagaan tersebut, Pemkab Sumbawa berharap BLK dapat berkembang menjadi pusat pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan dukungan fasilitas, tata kelola, serta program sertifikasi yang memadai, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Sumbawa.
