Mataram, Tamanews.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD NTB, Senin (30/3/2026). Penyampaian laporan ini menjadi evaluasi penting pada tahun pertama periode pemerintahan 2025–2030, sekaligus menggambarkan ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan global dan dinamika kebijakan nasional.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan visi pembangunan “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Visi ini dijalankan melalui tujuh misi pembangunan serta tiga agenda prioritas utama, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas internasional.
Dari sisi kinerja makroekonomi, NTB menunjukkan capaian yang cukup solid sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 8,33 persen tanpa sektor tambang, dan 3,22 persen jika sektor tambang turut dihitung. Angka ini mencerminkan kemampuan ekonomi daerah untuk tetap tumbuh meskipun menghadapi tekanan signifikan, khususnya dari sektor pertambangan yang mengalami kontraksi tajam.
Pemprov NTB menilai bahwa ketahanan ekonomi daerah tidak terlepas dari kontribusi berbagai sektor non-tambang yang terus menunjukkan tren positif. Sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, hingga jasa keuangan menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah juga mengakui adanya tantangan besar dalam proses perencanaan dan realisasi pertumbuhan ekonomi selama tahun berjalan. Dalam dokumen LKPJ dijelaskan bahwa target awal pertumbuhan ekonomi disusun berdasarkan pendekatan asumsi ceteris paribus, yakni dengan menganggap faktor eksternal relatif stabil.
Pada tahap awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan mencapai 6 persen pada tahun 2025. Target tersebut disusun dengan asumsi adanya peningkatan moderat dari posisi pertumbuhan 5,3 persen pada akhir 2024.
Namun, kondisi riil di awal masa pemerintahan menunjukkan adanya perubahan signifikan. Kontraksi di sektor tambang menyebabkan titik awal pertumbuhan ekonomi justru berada pada angka minus 1,47 persen. Situasi ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Meski menghadapi tekanan tersebut, Pemprov NTB mampu menjaga kinerja ekonomi tetap berada pada jalur positif. Hal ini dinilai sebagai bukti resiliensi ekonomi daerah yang semakin kuat dan adaptif terhadap perubahan.
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, Pemprov NTB juga terus mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, hasil evaluasi dalam LKPJ ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemprov NTB optimistis mampu terus mengawal visi besar menuju daerah yang makmur dan mendunia, dengan fondasi ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.
