Tamanews.id, Sumbawa – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan kemiskinan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Wabup Ansori saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) atas Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung di Aula Bapperida, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim BPKP NTB beserta jajaran dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung penanganan kemiskinan melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mengembangkan informasi awal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat serta menentukan langkah penanganan kantong-kantong kemiskinan.
Dalam sambutan pembukaannya, Wabup Ansori menekankan bahwa pendataan kemiskinan tidak boleh dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Data yang dihimpun harus menggambarkan kondisi riil masyarakat sehingga pemerintah dapat memahami persoalan yang dihadapi dan merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam pendataan tidak hanya kondisi rumah dan kelayakan hunian, tetapi juga sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai aspek tersebut perlu dilihat secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keluarga yang masuk dalam kategori rentan maupun miskin.
Validitas data juga menjadi penting agar program bantuan dan pemberdayaan tidak salah sasaran. Dengan informasi yang tepat, perangkat daerah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.
Wabup Ansori meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk menyajikan data yang valid, melakukan koordinasi secara aktif, serta menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah konkret. Menurutnya, keberhasilan penurunan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dan komitmen seluruh pihak, bukan hanya mengandalkan satu instansi.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan harus diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah perlu mendorong solusi yang memungkinkan masyarakat memperkuat kemampuan ekonomi agar dapat memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
Melalui rapat koordinasi PIA Triwulan IV Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi dengan BPKP NTB dan seluruh perangkat daerah semakin kuat. Pertukaran informasi dan pemanfaatan data yang akurat diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan secara lebih terarah serta memperjelas langkah penanganan yang perlu dilakukan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menangani kantong-kantong kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan pendataan yang valid, koordinasi yang baik, serta program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.
