Sumbawa, Tamanews.id – Upaya memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran berbasis digital terus didorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa. Salah satunya melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar secara virtual, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui platform Google Meet ini dipusatkan di ruang meeting Dikbud Sumbawa dan diikuti oleh jajaran internal, mulai dari kepala bidang, kepala seksi (kasi), hingga staf yang menangani pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
FGD ini dikoordinasikan oleh Bidang Program sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman teknis serta kualitas implementasi SIPD di lingkungan dinas. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital.
Dalam diskusi tersebut, tim BPKP memberikan arahan komprehensif terkait implementasi SIPD, mulai dari tahapan perencanaan program, proses penginputan data, hingga penyusunan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendampingan ini dinilai penting untuk meminimalisir kesalahan teknis serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Tak hanya menerima materi, para peserta FGD juga aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Mulai dari persoalan teknis aplikasi, sinkronisasi data, hingga tantangan dalam menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan riil di masing-masing bidang.
Interaksi dua arah ini menjadi nilai tambah dalam kegiatan FGD, karena menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan tepat sasaran. Dengan adanya forum diskusi seperti ini, permasalahan yang selama ini menjadi hambatan dapat diurai secara langsung bersama pihak yang berkompeten.
Dikbud Sumbawa menilai optimalisasi SIPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Apalagi di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, penguasaan sistem menjadi kunci utama.
Melalui kolaborasi dengan BPKP, diharapkan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan Dikbud semakin meningkat, sehingga program-program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Ke depan, Dikbud Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SIPD agar mampu mengikuti perkembangan sistem dan regulasi yang dinamis.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan komitmen untuk terus belajar serta beradaptasi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas.
