Sumbawa, Tamanews.id – Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumbawa kembali menjadi sorotan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mencatat sedikitnya 1.200 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak, mulai dari ringan hingga berat, dan membutuhkan penanganan segera.
Data tersebut berdasarkan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan pemerintah dalam memetakan kondisi sarana pendidikan. Dari total sekitar 3.000 ruang kelas SD yang ada di Sumbawa, hampir separuhnya kini memerlukan perhatian serius.
Kabid SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Mohammad Husnul Alwan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan perbaikan kepada pemerintah pusat sebagai langkah strategis mengatasi persoalan tersebut.
“Sekitar 1.200 ruang kelas membutuhkan penanganan, baik rusak ringan, sedang, hingga berat. Kami sudah mengusulkan untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ribuan Ruang Diusulkan, Hanya Sebagian Diverifikasi
Upaya perbaikan sebenarnya telah dilakukan secara maksimal. Bahkan pada tahun 2026, Dikbud Sumbawa mengusulkan sebanyak 3.000 ruang kelas SD untuk direhabilitasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 80 sekolah yang dinyatakan layak untuk masuk tahap verifikasi lanjutan.
“Kami sudah usulkan semua, tetapi yang memenuhi syarat verifikasi lebih lanjut hanya 80 sekolah. Saat ini kami masih menunggu perkembangan berikutnya,” jelasnya.
Bukan Hanya Bangunan, Sarana Juga Minim
Persoalan tidak berhenti pada kerusakan bangunan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan serius. Banyak sekolah terpaksa menyiasati kondisi dengan membagi ruang kelas menggunakan sekat karena keterbatasan ruangan.
Dengan rata-rata lima rombongan belajar (rombel) per sekolah, kebutuhan ruang belajar yang layak menjadi semakin mendesak.
“Ruang kelas yang layak sangat terbatas, termasuk sarana penunjang lainnya. Bahkan ada sekolah yang harus menyekat ruangan untuk kegiatan belajar,” tambahnya.
APBD Terpangkas, Harapan ke Pusat
Di tengah kebutuhan yang besar, kondisi anggaran daerah justru mengalami tekanan. APBD Kabupaten Sumbawa diketahui mengalami pemangkasan hingga Rp558 miliar, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan pembiayaan sektor pendidikan.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk mengalihkan harapan pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami terus berupaya mencari sumber anggaran, termasuk ke pemerintah pusat, karena kebutuhan rehabilitasi ini sangat besar,” tegasnya.
Dikbud Sumbawa pun telah mengajukan proposal resmi ke kementerian terkait, dengan harapan mendapat intervensi melalui anggaran pusat, mengingat saat ini tidak tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan.
Butuh Perhatian Serius
Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas yang layak.
Dengan jumlah ruang kelas rusak yang cukup signifikan, percepatan penanganan menjadi kunci agar proses belajar mengajar tidak terganggu dan kualitas pendidikan di Sumbawa tetap terjaga.
Pemerintah daerah berharap, melalui dukungan pusat dan sinergi berbagai pihak, persoalan ini dapat segera diatasi demi masa depan generasi muda Sumbawa.
