Tamanews.id | Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase krusial pemulihan ekonomi daerah setelah sempat mengalami kontraksi di awal tahun. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya berbagai pandangan publik yang mempertanyakan klaim penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosial karena belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa persepsi tersebut perlu dilihat secara lebih utuh dengan memahami dinamika ekonomi NTB sepanjang tahun 2025.
Menurut Khalik, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah, mulai dari industri, perdagangan, investasi, hingga konsumsi. Indikator ini tidak serta-merta menggambarkan tingkat kenyamanan hidup masyarakat dalam jangka pendek.
“Karena itu wajar jika masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup, sementara indikator ekonomi makro mulai menunjukkan perbaikan. Ini bukan kontradiksi, melainkan jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya yang benar-benar terasa di rumah tangga,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa NTB mengawali tahun 2025 dari kondisi yang tidak normal. Pada awal tahun, pertumbuhan ekonomi daerah sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan, salah satu kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Kondisi tersebut, tegasnya, bukan disebabkan melemahnya daya beli masyarakat atau lesunya sektor riil.
“Artinya, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan dari situasi ekonomi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak,” ujarnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif sebesar 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun. Capaian ini jauh melampaui target peningkatan yang dirancang dalam RPJMD 2025 yang berada di kisaran 0,70 poin.
“Ini menunjukkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi pemulihan,” tegas Khalik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebangkitan ekonomi NTB tidak semata bertumpu pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor non-tambang justru menunjukkan kinerja yang solid. Sektor pertanian tumbuh positif didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, sektor jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga meningkat, pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal bertambah.
Bahkan, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dalam sebuah podcast bersama Antara News NTB pada 9 Februari 2026, apabila sektor pertambangan bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan.
Hal tersebut menegaskan bahwa ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan dan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi daerah.
Terkait istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Khalik meluruskan bahwa yang dimaksud bukanlah klaim bahwa masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk, seperti mulai beroperasinya industri pengolahan, menguatnya sektor non-tambang, terbukanya kembali lapangan kerja, serta terjaganya daya beli masyarakat.
“Ini adalah fase awal. Analoginya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, serta tarif listrik, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika seluruh beban tersebut langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.
Menutup pernyataannya, Khalik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda saat ini tengah menata ulang arah pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berbasis sektor padat karya, melalui penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata.
“Menyebut fondasi transformasi ekonomi bukan berarti mengatakan rakyat sudah sejahtera. Artinya, NTB berhasil keluar dari kontraksi dan menyalakan kembali mesin ekonominya. Tahun 2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan. Ke depan, fokus kita memastikan pertumbuhan itu konsisten, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
