Tamanews.id | Sumbawa, 5 Februari 2026 – Seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Agenda reses ini menjadi ruang penting bagi para wakil rakyat untuk kembali turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil V Sumbawa–Sumbawa Barat, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., turut aktif melaksanakan reses di sejumlah titik di Kabupaten Sumbawa. Politisi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB ini menyambangi berbagai kelompok masyarakat untuk menggali langsung kebutuhan dan harapan mereka.
Dalam setiap pertemuan, Syamsul Fikri mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang diterimanya sangat beragam. Namun demikian, satu isu yang paling sering mencuat adalah persoalan pertambangan dan dampaknya bagi masyarakat lokal.
“Masyarakat berharap keberadaan tambang di Tana Samawa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga lokal, bukan justru menyingkirkan mereka,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan reses, Kamis (5/2/2026).
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB ini menegaskan bahwa keberadaan pertambangan di Kabupaten Sumbawa harus menjadi berkah bagi masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Masyarakat Sumbawa tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kekayaan alam harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Syamsul Fikri, potensi sumber daya alam yang besar seharusnya mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika masyarakat dibekali keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan.
Ia mengingatkan agar Kabupaten Sumbawa tidak mengulangi pengalaman di kawasan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di mana masyarakat lokal dinilai kurang siap secara keterampilan sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Lebih lanjut, Syamsul Fikri menyoroti rencana pengembangan pertambangan di kawasan Dodo Rinti yang diproyeksikan mulai beroperasi sekitar tahun 2030 mendatang. Menurutnya, perusahaan telah melakukan berbagai persiapan, sehingga pemerintah daerah tidak boleh lengah dalam menyiapkan SDM lokal.
“Kita bisa kalah bukan karena kekayaan alam, tapi karena tidak siap dengan skill. Jangan sampai masyarakat Sumbawa hanya menjadi buruh tidak terampil di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk segera menyiapkan SDM lokal melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pelatihan tersebut meliputi operator alat berat, kelistrikan, mekanik, hingga keterampilan teknis lain yang dibutuhkan perusahaan tambang.
Syamsul Fikri juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program pelatihan yang terarah, bersertifikasi nasional, dan sesuai standar perusahaan.
“Pemerintah daerah harus meminta daftar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan sebagai acuan pelatihan. DPRD siap mendukung dari sisi anggaran jika itu untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa waktu persiapan sangat terbatas. Tahun 2026 penganggaran telah berjalan, sementara periode 2027 hingga 2029 menjadi masa krusial penyiapan tenaga kerja. Tahun 2030, pertambangan diproyeksikan telah beroperasi penuh.
“Kita dikejar waktu. Ini PR besar pemerintah daerah agar pengalaman Batu Hijau tidak terulang,” tegasnya.
Syamsul Fikri juga menilai Bupati Sumbawa memiliki modal kuat untuk membangun komunikasi dengan pihak perusahaan, mengingat latar belakangnya sebagai mantan pekerja PT Newmont yang kini beroperasi sebagai PT Amman Mineral.
“Pak Bupati paham betul dunia pertambangan. Kepentingan perusahaan boleh, tapi kepentingan masyarakat harus diperjuangkan. Harus seimbang,” pungkasnya.
