Tamanews.id | Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pesisir. Saat meninjau langsung kondisi warga Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Gubernur Iqbal memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan renovasi rumah tidak layak huni dan fasilitas MCK warga miskin ekstrem di desa tersebut.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat meninjau sejumlah rumah tidak layak huni RTLH di Desa Malaka, Kamis 08 Januari 2026.
Dalam kunjungannya, Gubernur berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan mereka. Ia menekankan bahwa persoalan hunian layak merupakan prioritas utama yang harus ditangani segera agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang sehat, aman, dan manusiawi.
Gubernur juga menyoroti kondisi fasilitas MCK umum di lingkungan desa. Menurutnya, masalah yang dihadapi bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga kondisi fisik dan perawatan sarana yang sudah tidak layak digunakan sehingga perlu dibenahi secara menyeluruh.
Tidak hanya itu, Gubernur Iqbal turut menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi. Salah satu keluhan utama adalah sulitnya memperoleh BBM solar untuk melaut akibat proses administrasi barcode yang memakan waktu hingga satu pekan, padahal nelayan membutuhkan bahan bakar setiap hari.
Kehadiran Gubernur disambut positif oleh warga. Seorang nelayan, Muhid, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menemui para ibu yang tengah memberikan Makan Bergizi Gratis MBG kepada balita. Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan baik dan tepat sasaran di desa tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari Program Desa Berdaya, upaya Pemprov NTB untuk menekan angka kemiskinan ekstrem secara terstruktur dan terukur. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa wilayah pesisir justru banyak menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun daerah tersebut berkembang sebagai destinasi pariwisata.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” kata Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan, dan menggali potensi ekonomi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah dapat disinergikan sehingga Desa Malaka bisa keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan mendasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu bangkit, mandiri, dan menikmati hasil pembangunan secara nyata.
