Tamanews.id | Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (19/1/2026). Audiensi tersebut membahas persiapan pengukuhan pimpinan BPKP NTB sekaligus penguatan peran pengawasan keuangan dan pembangunan di seluruh wilayah NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengawasan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia meminta BPKP Perwakilan NTB berperan aktif membantu pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat fungsi Inspektorat serta memastikan pemenuhan mandatory spending Inspektorat di daerah.
“Saya titip agar mandatory spending Inspektorat benar-benar dipenuhi di tingkat kabupaten dan kota. Alhamdulillah, di tingkat provinsi NTB sudah terpenuhi dan ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten dan kota,” ujar Miq Iqbal.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga meminta BPKP NTB turut mengawal dan mengawasi berbagai program strategis nasional yang dilaksanakan di NTB, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program nasional lainnya. Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tidak hanya pada aspek keuangan, Miq Iqbal juga menekankan pentingnya pengawasan di sektor lingkungan dan energi. Ia secara khusus meminta BPKP NTB memberi perhatian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.
“Saya juga titip pengawasan di LHK dan ESDM. LHK ini penting karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan potensi kebencanaan, termasuk banjir. Pengawasan tata kelola anggaran yang berkelanjutan harus diperkuat, sementara di ESDM terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan,” jelasnya.
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan acara pengukuhan pimpinan BPKP NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, di Pendopo Gubernur NTB.
“Izin Pak Gubernur, pada Jumat 23 Januari ini kami akan melaksanakan pengukuhan. Terkait pimpinan, seluruhnya sudah kami laporkan,” ungkap Adrian.
Usai pengukuhan, BPKP NTB akan melanjutkan agenda roadshow ke sejumlah kabupaten dan kota se-NTB. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengawasan keuangan dan pembangunan daerah, sebagai upaya memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
Adrian juga menjelaskan bahwa BPKP RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah sepakat untuk memfokuskan pengawasan pada tiga aspek utama, yakni sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kapasitas kelembagaan.
“Dari BPKP pusat dan Kemendagri, sudah ada kesepakatan untuk fokus pada SDM, anggaran, dan kapasitas sebagai perhatian bersama dalam pengawasan,” terangnya.
Dalam audiensi tersebut, BPKP NTB juga menyampaikan laporan awal hasil audit pada Bank NTB Syariah. Adrian menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada pembiayaan atau penyaluran kredit, sebagai bagian dari pengawasan selain yang dilakukan oleh BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saat ini ada 16 pembiayaan atau penyaluran kredit yang menjadi perhatian. Insyaallah, akhir Februari hingga awal Maret nanti, dari 16 itu akan ada dua pembiayaan yang bisa dilihat secara komprehensif untuk mengetahui tingkat risikonya,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Adrian menegaskan bahwa BPKP merupakan mitra strategis Inspektorat dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, baik untuk program pusat yang dilaksanakan di daerah maupun pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami menjadi mitra utama Inspektorat. Ke depan, pengawasan akan difokuskan pada program nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pengawasan di tingkat BUMD,” pungkasnya.
