Tamanews.id | Sumbawa – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Sumbawa yang jatuh pada 22 Januari 2026, berbagai refleksi dan harapan bermunculan dari sejumlah tokoh daerah. Momentum hari jadi ini dinilai bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan ruang evaluasi terhadap arah pembangunan dan kepemimpinan daerah ke depan.
Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., putra daerah Sumbawa yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Legislator dari Daerah Pemilihan V Sumbawa–Sumbawa Barat ini juga dikenal sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB serta Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB.
Menurut Syamsul Fikri, hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin daerah adalah kemampuan memahami denyut kehidupan masyarakat. Pemimpin, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi harus mampu merasakan langsung kebutuhan riil rakyat.
“Pemimpin Sumbawa harus betul-betul mengerti apa yang dirasakan masyarakatnya. Memahami kebutuhan rakyat bukan dari balik meja, tetapi dari realitas di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap Kabupaten Sumbawa ke depan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di NTB, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, stabilitas politik, maupun keharmonisan antar unsur penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, iklim politik yang sehat akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syamsul Fikri juga menyoroti pentingnya hubungan yang simetris dan saling menghargai antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan, pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud apabila Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif.
“Hubungan antara pemerintah daerah dan DPR harus saling menghormati. Tidak boleh ada sekat yang justru membuat pembangunan tersendat,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati. Menurutnya, pembagian tugas yang jelas, saling memahami peran, serta kekompakan di pucuk pimpinan daerah merupakan kunci utama berjalannya roda pemerintahan secara optimal.
“Kalau Bupati dan Wakil Bupati kompak, bekerja sama dengan baik, maka masyarakat akan tersenyum. Birokrasi pun akan berjalan seimbang dan tidak timpang,” jelasnya.
Ia menilai, kekompakan pimpinan daerah juga penting untuk meredam berbagai praduga negatif di tengah masyarakat yang kerap muncul akibat isu disharmoni kepemimpinan.
Penilaian terhadap Pemerintahan Jarot–Ansori
Terkait kinerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syamsul Fikri menilai masih terlalu dini untuk memberikan penilaian secara menyeluruh. Pasalnya, pemerintahan Jarot–Ansori belum genap berjalan satu tahun.
“Secara objektif, hasil pemerintahan itu baru bisa dilihat secara efektif setelah berjalan sekitar tiga tahun,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai bahwa pemerintahan Jarot–Ansori sejauh ini sudah berada di jalur yang benar atau on the track. Langkah-langkah awal yang dilakukan dinilainya cukup positif dan menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah.
Syamsul Fikri berharap, pemerintahan Jarot–Ansori dapat melanjutkan dan bahkan melampaui capaian pemimpin sebelumnya, Husni–Mo’, yang dinilainya berhasil menghadirkan pembangunan signifikan selama dua periode kepemimpinan.
Ke depan, ia mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif menjemput peluang anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
“Pembangunan harus terus ditingkatkan. Jangan ragu menjemput bola ke pusat demi kemajuan Sumbawa,” dorong legislator yang dikenal vokal tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Syamsul Fikri mengingatkan agar pemimpin daerah tidak terjebak pada kalkulasi politik jangka pendek, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menegaskan, fokus utama pemimpin saat ini adalah bekerja sepenuh hati untuk masyarakat.
“Tidak usah berpikir soal dipilih oleh siapa. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk rakyat, karena di situlah letak amanah sebenarnya,” pungkasnya.
