MATARAM, tamanews.id – Kebijakan mutasi, rotasi, hingga demosi pejabat eselon II ke eselon III yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal baru-baru ini, mendapat tanggapan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si, menilai langkah tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah demi kepentingan organisasi.

​Hak Proregatif untuk Penyegaran Organisasi
​Syamsul Fikri, yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, menegaskan bahwa perubahan posisi dalam struktur pemerintahan adalah hal lumrah. Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah strategis untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini.
​”Mutasi dan demosi sepenuhnya adalah kewenangan Gubernur. Ini adalah bagian dari upaya menempatkan sosok yang tepat di posisi yang tepat (right man on the right place). Tujuannya jelas, yakni penyegaran organisasi agar birokrasi tidak jalan di tempat,” ujar Syamsul Fikri di Mataram, Senin (12/1/2026).

​Menepis Isu Sentimen Pribadi
​Menanggapi sorotan publik terkait adanya penurunan jabatan (demosi) beberapa pejabat, Syamsul meminta masyarakat melihatnya dari sudut pandang profesionalisme. Pria yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB ini menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, bukan karena faktor suka atau tidak suka (like or dislike).
​Ia menjelaskan beberapa indikator yang biasanya menjadi dasar demosi, di antaranya:
​Kinerja yang tidak memenuhi standar kebutuhan organisasi.
​Kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
​Rendahnya serapan anggaran di instansi yang dipimpin sebelumnya.
​Adanya keluhan atau masalah koordinasi dengan bawahan.

​Proses yang Matang dan Terukur
​Sebagai legislator yang berpengalaman tiga periode di Komisi I DPRD Sumbawa sebelum naik ke tingkat provinsi, Syamsul meyakini bahwa Gubernur tidak mengambil keputusan secara gegabah. Setiap pergeseran posisi dipastikan telah melalui mekanisme rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
​”Gubernur didampingi oleh Sekda, Kepala BKD, dan unsur terkait lainnya dalam mengkaji ini. Ada pertimbangan matang mengenai loyalitas, integritas, dan yang terpenting adalah capaian kinerja,” tambahnya.

​Harapan untuk Pejabat Baru
​Menutup pernyataannya, Syamsul Fikri menitipkan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dan menunjukkan hasil nyata. Ia menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran sebagai motor penggerak pembangunan di NTB.
​Ia juga berharap Gubernur Iqbal tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. “Sebagai mitra kerja, saya berharap Gubernur terus membuka mata dan telinga untuk menyerap aspirasi masyarakat demi kemajuan Bumi Gora,” pungkasnya.