Tamanews. Mataram – Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 telah disetujui DPRD, namun Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Partai Demokrat, Syamsul Fikri S.Ag., M.Si, memberikan catatan keras. Menurutnya, postur anggaran NTB masih terlalu banyak habis untuk gaji dan kegiatan rutin, sementara potensi daerah terabaikan.

​Kepada Tamanews.com (TN) siang ini, Syamsul Fikri menyoroti tiga masalah utama yang harus segera dibenahi Pemerintah Provinsi.

1. Belanja Gaji Terlalu Gemuk. ​Syamsul Fikri (SF) menjelaskan bahwa porsi belanja untuk pegawai dan operasional masih terlalu besar, sehingga mengurangi dana untuk pembangunan. TN: Pak Syamsul, Belanja Pegawai kita mencapai 38% lebih. Padahal ada aturan maksimal 30%. Apa artinya ini bagi keuangan daerah?

​SF: Ini artinya keuangan kita tidak sehat. Uang rakyat terlalu banyak dihabiskan untuk gaji dan kegiatan operasional yang kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan seremonial yang tidak perlu. Kami minta Pemerintah Provinsi membuat rencana jelas untuk menurunkan porsi belanja gaji ini. Anggaran harusnya lebih banyak dialihkan ke Belanja Modal (infrastruktur) yang bermanfaat jangka panjang.

​2. Aset Daerah Banyak “Tidur” Politisi Demokrat ini juga mengkritik Pemprov karena tidak memanfaatkan aset-aset strategis daerah, seperti lahan dan tempat wisata, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). TN: Banggar menyebut aset daerah kita, termasuk kawasan wisata, hanya jadi catatan angka di laporan tanpa memberi manfaat uang. Kenapa ini terjadi?

​SF: Itu adalah masalah klasik yang berulang dan merugikan rakyat. Kita punya aset-aset bernilai tinggi, tapi dibiarkan “tidur.” Mereka tidak diolah menjadi sumber pendapatan. Potensi PAD kita terbuang sia-sia. Kami mendesak Pemprov segera bertindak! Susun rencana kerja yang jelas agar aset-aset ini benar-benar menjadi mesin uang bagi daerah, bukan hanya jadi beban administrasi.

3. Penempatan Modal BUMD Harus Diaudit Ketat Mengenai rencana penyertaan modal ke salah satu BUMD (PT Gerbang NTB Emas/GNE), Syamsul Fikri meminta pengawasan super ketat karena rekam jejak BUMD tersebut belum memuaskan.

​TN: Ada rencana penambahan modal untuk PT GNE. Mengingat perusahaan ini belum bagi dividen, apa jaminan uang rakyat tidak sia-sia?

​SF: Kami setuju dengan syarat sangat ketat. Harus ada audit menyeluruh dan rencana bisnis yang jelas sebelum dana dicairkan. Uang rakyat yang diinvestasikan harus dipastikan kembali dalam bentuk keuntungan (dividen) untuk daerah. Jika tidak ada hasil, harus ada sanksi. Jangan sampai ini jadi lubang pemborosan baru.

​Syamsul Fikri menutup wawancara dengan menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 harus fokus pada tiga hal utama: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Ketahanan Pangan, dan Efisiensi Belanja.