Tamanews.id | Mataram, 4 Februari 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), unsur Forkopimda, serta Satuan Tugas Percepatan MBG kabupaten dan kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Selama kurun waktu sekitar 10 bulan pelaksanaan, Program MBG di NTB tercatat telah menyerap sebanyak 31.509 tenaga kerja lokal.
Selain penyerapan tenaga kerja, Program MBG di NTB hingga saat ini telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha kecil, UMKM, dan petani lokal.
Gubernur Iqbal menilai capaian tersebut tergolong luar biasa. Pasalnya, untuk mencapai angka penyerapan tenaga kerja sebesar itu, umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun melalui Program MBG, NTB mampu mencapainya dalam waktu relatif singkat.
“Untuk bisa menyerap tenaga kerja sebanyak ini biasanya dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Namun di NTB, hal tersebut dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini bahkan belum termasuk tenaga kerja tidak langsung, seperti para petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya dan kini memperoleh harga yang lebih layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan Program MBG. Tantangan tersebut dinilai cukup kompleks, mengingat Provinsi NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tantangan terbesar ada di daerah kepulauan dan wilayah 3T. Karena itu, pemerintah daerah melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan Program MBG dilakukan secara komprehensif, mulai dari aspek hulu hingga hilir. Melalui forum ini, pemerintah daerah memperoleh gambaran utuh terkait pelaksanaan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Ke depan, kami akan terus mendukung percepatan pelaksanaan program ini. Bahkan saat ini, NTB telah melampaui target awal yang ditetapkan,” tegas Gubernur Iqbal.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
