Tamanews.id | Jakarta – Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, bahkan menyatakan kesiapan menjadikan program tersebut sebagai model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pembangunan desa yang terintegrasi.
Menurut Menteri Desa, konsep yang dikembangkan NTB dinilai memiliki pendekatan yang kuat karena mengedepankan orkestrasi berbagai program pembangunan serta kolaborasi lintas sektor di tingkat desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri Susanto.
Ia menambahkan, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengakselerasi berbagai program pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi tersebut juga akan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.
Menurutnya, kementerian memiliki jaringan sekitar 500 perusahaan nasional yang dapat didorong untuk berkontribusi dalam pembinaan desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang akan digelar di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia. Kehadiran kedua menteri tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa.
Strategi Desa Berdaya
Dalam paparannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Menurutnya, program tersebut tidak sepenuhnya menciptakan kebijakan baru, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan agar dapat bekerja secara lebih efektif di tingkat desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelas Miq Iqbal.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi serta validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai pemerintah provinsi. Para pendamping ini bekerja bersama pendamping desa yang selama ini telah bertugas di lapangan.
“Kita melakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Miq Iqbal.
Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kelompok utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia maupun kondisi kesehatan.
Kelompok terakhir akan tetap mendapatkan perlindungan sosial berkelanjutan melalui berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Setiap desa didorong untuk mengembangkan komoditas unggulan masing-masing seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Gubernur NTB, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan desa adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegas Miq Iqbal.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup atau close loop yang memanfaatkan produksi pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok program nasional.
Dalam sistem tersebut, koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan berperan sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Gubernur NTB juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif.
Karena itu pembangunan desa harus mampu menghadirkan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda agar mereka tetap dapat berkarya di kampung halaman.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
