Mataram, tamanews – Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam sebuah diskusi publik pada Kamis (27/11) memicu polemik panas, dituding mengabaikan kondisi infrastruktur di Pulau Sumbawa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB dari Dapil Sumbawa, H. Salman Alfarizi, S.H., bereaksi keras, bahkan mendesak Gubernur NTB untuk mencopot pejabat terkait.
Kritik Legislatif: Pernyataan Diskriminatif dan Abaikan Kondisi Riil
Salman Alfarizi menilai closing statement yang disampaikan oleh Kadis PUPR NTB saat acara “Bincang Kamisan” tidak mencerminkan sikap pejabat yang memahami kondisi pembangunan berimbang di NTB. Legislator Udayana dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuding pernyataan tersebut terkesan mengabaikan persoalan jalan rusak di Pulau Sumbawa dengan alasan minimnya pengguna jalan.
”Sebagai wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, sangat kami sayangkan pernyataan itu. Kurang elok. Sekarang saya ingin tanya, jalan provinsi mana yang sepi dan tidak dilewati orang?” tegas Salman.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan bertentangan dengan komitmen Gubernur NTB yang selama ini mendorong pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tak main-main, Salman mendesak agar Gubernur mengambil tindakan tegas. “Ganti, copot saja. Perlu disikapi oleh Pak Gubernur. Karena tidak seharusnya seorang pejabat eselon II berkata seperti itu,” tuntutnya.
Klarifikasi Kadis PUPR
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, memberikan klarifikasi. Ia menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak memuat secara utuh maksud pernyataannya, sehingga menimbulkan persepsi keliru. Sadimin menegaskan bahwa kebijakan perbaikan jalan didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan riil, serta kondisi lalu lintas, bukan berdasarkan diskriminasi wilayah.
”Tahun ini cukup banyak proyek perbaikan di Sumbawa. Jadi kalau disebut ada ketimpangan, itu belum tentu benar. Pemerintah menggunakan skala prioritas,” jelas Sadimin.
Ia memaparkan data anggaran yang justru berpihak pada Sumbawa. Sadimin menyebut panjang jalan provinsi di Sumbawa mencapai 900 kilometer, jauh lebih panjang dibandingkan Lombok yang sekitar 500 kilometer. Oleh karena itu, secara alami, anggaran pemeliharaan dan perbaikan juga lebih besar di Sumbawa.
“Ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini anggaran perbaikan jalan justru lebih banyak untuk wilayah Sumbawa,” imbuhnya.
Sadimin memaparkan sejumlah proyek di Sumbawa, termasuk perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk (Rp32 miliar), penanganan ruas Lunyuk (Rp20 miliar), dan Penanganan Jembatan Doro O’o. Ia mengakui keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah mendahulukan ruas yang tingkat lalu lintasnya tinggi dan memiliki dampak ekonomi besar.
Polemik ini diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, demi memastikan pembangunan infrastruktur NTB berlangsung adil, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
