Sumbawa, Tamanews.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terus mendorong penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan survei harga terpadu. Kegiatan ini melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta Tim Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di masing-masing bidang, Kamis (2/4/2026).
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memastikan setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis data yang valid dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Kegiatan survei harga tersebut dipimpin oleh PPK Agus Alfisyahr bersama Pejabat Pengadaan Anna Agustiany serta didukung oleh Tim SPJ dari masing-masing bidang.
Survei harga terpadu ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan data, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap hasil survei yang diperoleh diwajibkan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu guna menjamin kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, koordinasi antar bidang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penyusunan dan penerapan standar harga dilakukan secara bersama guna menciptakan keseragaman serta menghindari perbedaan harga yang signifikan antar kegiatan.
Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian dalam penganggaran sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, setiap bidang juga diwajibkan memiliki dan mengisi buku kendali. Instrumen ini berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan survei harga serta penerapan standar harga dalam setiap kegiatan.
Melalui sistem tersebut, seluruh proses dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Dikbud Sumbawa menegaskan bahwa penguatan tertib administrasi bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagian dari komitmen dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Dengan adanya survei harga terpadu ini, diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terukur, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dikbud akan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan, seiring dengan upaya menciptakan sistem birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
