Tamanews.id | Jakarta, 13 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat sinergi multipihak bersama Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada mitigasi konflik tenurial, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan hutan.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menciptakan model tata kelola hutan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik lahan, memperkuat kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan, serta membuka ruang ekonomi produktif berbasis kehutanan sosial.
Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi bagian integral dalam memperkuat implementasi program Sumbawa Hijau Lestari, sebagai visi pembangunan daerah yang menempatkan kelestarian lingkungan, keseimbangan ekologi, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu kesatuan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Melalui kemitraan ini, diharapkan lahir skema kebijakan dan program nyata yang mampu:
- Mencegah dan menyelesaikan konflik tenurial secara adil dan bermartabat
- Mendorong akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya hutan secara legal dan produktif
- Memperkuat ekonomi lokal berbasis kehutanan sosial dan lingkungan hidup
- Mengintegrasikan perlindungan hutan dengan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat
Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama bahwa pembangunan kehutanan tidak semata soal konservasi, tetapi juga tentang keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat adat serta komunitas lokal.
Dengan sinergi multipihak yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat, tata kelola hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa diharapkan menjadi model pembangunan hijau yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi mendatang.
