TamaNews – Kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Non-Formal yang digelar di Aula Bank NTB Syariah, Senin (21/10).

Dalam paparannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih membayangi dunia pendidikan di NTB, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah hingga tingginya angka anak putus sekolah.

“Masalah daya tampung sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami,” ujarnya.

Ia merinci, jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di NTB saat ini mencapai 801 unit dengan total guru sebanyak 19.013 orang dan siswa sekitar 29.458. Namun, kapasitas ruang belajar masih belum mencukupi.

“Diperlukan sekitar 1.070 ruang kelas tambahan, sementara sebanyak 4.104 ruang kelas tercatat dalam kondisi rusak. Ini akan menjadi fokus penanganan pemerintah daerah,” jelas Iqbal.

Selain persoalan sarana, Gubernur juga menyoroti kesenjangan akses dan mutu pendidikan antardaerah. Berdasarkan data Satu Data NTB, persentase anak yang tidak melanjutkan sekolah mencapai 24,09 persen. Rinciannya, sekitar 2.500 siswa putus di jenjang SMA/SMK dan 1.235 siswa di tingkat SD.

“Kami terus berupaya agar anak-anak NTB bisa menyelesaikan wajib belajar 13 tahun. Berbagai program sedang kami jalankan untuk menekan angka putus sekolah ini,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah.

“Program revitalisasi ini merupakan prioritas nasional yang didorong langsung oleh Presiden. Berkat dukungan DPR RI, alokasi yang semula untuk 10.440 sekolah dengan pagu anggaran Rp16,9 triliun kini dapat diperluas hingga 16.170 sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.