Tamanews.id | Lombok Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menangani dampak bencana banjir di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong. Sejumlah alat berat mulai beroperasi di lokasi bencana pada Kamis, 15 Januari 2026, untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan aktivitas warga terdampak.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke lokasi bencana pada Rabu sebelumnya. Usai kunjungan tersebut, Gubernur langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kawasan Permukiman Provinsi NTB untuk menurunkan alat berat dengan fokus penanganan jangka pendek.
Penanganan difokuskan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dasar dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB, Budi Herman SH MH, menjelaskan bahwa alat berat berupa ekskavator dan truk pengangkut material telah mulai bekerja sejak pagi hari. Menurutnya, percepatan penanganan dilakukan untuk meminimalkan dampak lanjutan pascabencana.
“Pengoperasian alat berat ini ditujukan untuk mengatasi kerusakan infrastruktur dan melakukan normalisasi lingkungan. Kita percepat agar aktivitas warga bisa segera pulih dan risiko munculnya penyakit pascabencana akibat lingkungan yang rusak dapat dicegah,” ujarnya.
Selain penanganan fisik di lapangan, Pemerintah Provinsi NTB dalam beberapa hari terakhir juga telah menyalurkan bantuan logistik kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Pemprov juga telah menaikkan status tanggap darurat bencana di sejumlah daerah agar penanganan bencana hidrometeorologi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Wilayah yang menjadi perhatian penanganan darurat meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu, yang dalam beberapa waktu terakhir terdampak cuaca ekstrem.
Untuk mitigasi jangka panjang, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah-langkah penyelamatan lingkungan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kondisi perbukitan serta aktivitas tambang rakyat di sekitar lokasi bencana yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
