Tamanews – Sri Rohayu, Ketua BEM STIKES GHS sekaligus Koordinator Sumbawa Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan NTB (FKAK NTB), menyoroti kebijakan pemberhentian tenaga honorer di Sumbawa. Menurutnya, pemerintah harus fokus pada solusi untuk mengatasi masalah ini.

“Tenaga kesehatan non-ASN telah bekerja dengan penuh perjuangan, mengabdi dengan hati dan jiwa, meskipun dengan gaji yang tak menentu,” kata Sri Rohayu. Mereka telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat Sumbawa, seringkali tanpa mendapatkan apresiasi yang layak .

Sri Rohayu menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan pengabdian dan dedikasi tenaga kesehatan non-ASN. “Kami tidak meminta banyak, hanya agar kami bisa terus bekerja dan melayani masyarakat dengan layak,” tambahnya.

Masyarakat Sumbawa berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita semua berharap pelayanan kesehatan di Sumbawa tetap prima dan tidak terganggu.

Semoga ada regulasi alternatif yang diterbitkan oleh pemda mengenai Non ASN, sehingga kesejahteraan para tenaga kesehatan juga menjadi perhatian besar untuk pemerintah. Mereka telah berjuang dengan gigih, dan kini saatnya mereka mendapatkan perhatian yang layak.