Tamanews.id | Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.
Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu 07 Januari 2026 dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.
“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Presiden.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. FAO bahkan memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.
Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tertinggi sepanjang sejarah ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Desember 2025 yang mencapai 125,35.
Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton. Dengan posisi tersebut, pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.
“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses, dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Amran.
Di tingkat daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen, dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian.
“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung,” ujar Iqbal.
Ke depan, pemerintah menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan membuka jutaan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional. Pertanian pun kini bukan hanya penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.
