MATARAM, tamanews.id — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmen seriusnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih berada di kisaran 2,04 persen, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara ambisius mematok target angka tersebut harus hilang sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang. Strategi utama yang diandalkan adalah Program Unggulan “Desa Berdaya” yang akan dimulai secara intensif pada tahun 2026.
Gubernur Iqbal, yang dihubungi melalui pesan singkat pada Jumat (24/10/2025), menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial. Oleh karena itu, Pemprov NTB merancang Program Desa Berdaya dengan dua skema utama untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran dan menyeluruh, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa.
“Kami menetapkan target pendampingan tahap pertama sekitar 7.225 kepala keluarga,” ungkap Gubernur Iqbal. “Saat ini proses seleksi pendamping tengah berjalan. Sebanyak 40 desa akan menjadi sasaran tahap awal dari skema Transformatif dan Tematik pada tahun 2026.”
Dua Skema Kunci: Transformatif dan Tematik
Program Desa Berdaya dibagi menjadi dua pendekatan strategis untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa di NTB:
Desa Berdaya Transformatif: Skema ini fokus menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Secara total, ada 106 desa yang teridentifikasi, dengan target intervensi pada 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM).
Basis Data: Verifikasi dan validasi data akan menggunakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pada desil 1, untuk memastikan ketepatan sasaran.
Intervensi Mendalam: Skema ini mencakup intervensi program perlindungan sosial bagi warga yang belum tersentuh bantuan, serta pemberdayaan ekonomi bagi yang belum memiliki pekerjaan. Bentuknya berupa program pemberdayaan intensif dan pendampingan, termasuk stimulan senilai sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga.
Fokus Tahap Awal: Tahap pertama implementasi di tahun 2026 akan memprioritaskan 40 desa di kategori ini.
Desa Berdaya Tematik: Skema ini memiliki cakupan lebih luas, yaitu seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB. Sasarannya mencakup 336 Desa Miskin Absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya.
Tujuan: Fokus utamanya adalah pengembangan potensi lokal desa melalui 20 agenda kerja prioritas, yang terbagi dalam 15 potensi pengembangan kapasitas desa dan 5 potensi keunggulan kompetitif (misalnya pariwisata, pertanian, pengelolaan sampah).
Pelaksanaan: Implementasi dapat dilakukan melalui dinas-dinas terkait maupun secara langsung oleh kepala desa.
Kolaborasi Anggaran dan Graduasi Kemiskinan
Gubernur Iqbal memastikan bahwa Program Desa Berdaya ini akan berjalan secara kolaboratif. Pendanaan utama bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya akan melibatkan orkestrasi anggaran dan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan perusahaan swasta.
Setiap desa yang masuk dalam program diproyeksikan menerima alokasi dana pembangunan desa antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per desa, yang akan disalurkan secara bertahap. Khusus untuk Desa Berdaya Transformatif, alokasi dana pembangunan ini akan bersifat double karena mereka juga menerima intervensi pendampingan dan stimulan per KK.
Menanggapi potensi tumpang tindih, Gubernur menegaskan bahwa program ini dirancang untuk berkolaborasi, bukan menggantikan, program yang sudah ada, termasuk Dana Desa dari Pemerintah Pusat. “Justru Dana Desa akan dikolaborasikan dengan Desa Berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak,” tegas Mantan Dubes untuk Turki ini.
Secara filosofis, Program Desa Berdaya Transformatif berupaya mendorong masyarakat untuk “lulus” atau berdaya secara berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraannya, sehingga benar-benar bisa keluar dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, alih-alih terus bergantung pada bantuan. Hal ini menjadi visi utama dari program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
