Tamanews.id | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengawasan anggaran dan manajemen risiko sejak tahap perencanaan. Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).
Gubernur Iqbal menekankan bahwa perencanaan tanpa kajian risiko membuat banyak program daerah terlambat terdeteksi masalahnya. Hal tersebut kerap berujung pada pelaksanaan yang tidak tepat waktu dan tidak optimal dalam menyerap anggaran. “Risiko harus dihitung sejak awal agar program bisa dimitigasi dan berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat,” tegasnya.
Ia kemudian menyoroti perubahan pola kebijakan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk menginisiasi program lokal, kini pemerintah pusat lebih dominan menetapkan arah kebijakan. Daerah berperan sebagai pelaksana utama program-program strategis nasional.
Iqbal menyebut sejumlah program besar yang akan masuk NTB, mulai dari program MBG bernilai lebih dari Rp5,7 triliun, pembangunan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kampung Nelayan Merah Putih senilai hampir Rp300 miliar, hingga lima proyek ketahanan pangan nasional pada 2026 senilai Rp2,1 triliun. Besarnya nilai dan cakupan program membuat manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak.
Dalam konteks pengawasan, Iqbal menegaskan pentingnya posisi inspektorat sebagai pengawas internal sekaligus pihak yang memberikan jaminan (“garantor”) terhadap pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Menurutnya, OPD tidak boleh bekerja dalam ketidakpastian hanya karena pemeriksaan dilakukan berulang dan tidak terkoordinasi.
“Kalau sudah digaransi inspektorat, maka inspektorat pula yang harus menjelaskan jika ada masalah. Ini membuat OPD bisa bekerja dengan tenang dan terukur,” ujarnya.
Gubernur mengajak seluruh tim pengawasan daerah dan perangkat daerah menjaga integritas serta memastikan setiap rupiah anggaran pusat dan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, SH., MH., memaparkan bahwa pengawasan merupakan fondasi penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Sepanjang 2025, Inspektorat berhasil mencatat sejumlah capaian signifikan, di antaranya realisasi audit 89,74 persen, review 100 persen, monitoring dan evaluasi 83,33 persen, serta asesmen kepada seluruh perangkat daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai rata-rata 78,57 persen, dan NTB tetap mempertahankan kapabilitas APIP level 3. Menurutnya, kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan tren positif, meski masih ada area yang membutuhkan perhatian, terutama dalam pemenuhan dokumen sesuai standar nasional.
Budi menjelaskan, Inspektorat menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan program prioritas. Meski pelaksanaannya relatif baik, masih ada ruang untuk memperkuat perencanaan, pengendalian, dan ketepatan pelaporan. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti perangkat daerah dengan respons cepat.
Menjelang tahun anggaran berikutnya, Inspektorat menyiapkan langkah strategis, mulai dari peningkatan kompetensi auditor, penerapan pengawasan berbasis risiko, hingga memperkuat kolaborasi dengan inspektorat kabupaten/kota. “Penerapan pengawasan berbasis risiko tidak mudah, tetapi wajib dilakukan demi tata kelola yang lebih kuat. Ini arah pengawasan modern, dan NTB harus siap,” tegasnya.
