MATARAM, tamanews.id – Teka-teki siapa yang akan menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menemukan titik terang. Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan tiga nama terbaik hasil proses seleksi dan menyerahkannya kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal untuk dipilih satu sebagai Sekda definitif.
Ketiga kandidat tersebut dinilai memiliki rekam jejak dan pengalaman birokrasi yang kuat, yakni Ahsanul Khalik yang belum lama ini dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Abul Chair selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, serta Ahmad Saufi yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Koordinator PMK.
Masuknya nama Abul Chair sebagai satu-satunya kandidat dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi NTB memunculkan dinamika baru. Isu mengenai “Sekda impor” kembali mengemuka dan memicu diskusi publik tentang apakah posisi strategis ini harus diisi putra daerah atau profesional dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., menyampaikan pandangan terbuka. Menurutnya, asal daerah bukan persoalan utama selama kandidat memiliki kompetensi dan integritas. “Selama mampu dan layak, menurut saya tidak jadi masalah. Mau dari dalam daerah atau luar daerah, itu bukan persoalan utama,” tegasnya di Mataram.
Legislator Dapil V Sumbawa–Sumbawa Barat itu menilai bahwa jabatan Sekda merupakan posisi teknis sekaligus strategis yang memerlukan kapasitas luar biasa. Ia menyebut tiga kriteria utama yang wajib dimiliki Sekda NTB ke depan, yakni kemampuan komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra pemerintah, kemampuan menerjemahkan visi–misi gubernur ke dalam kebijakan birokrasi, serta integritas tinggi sebagai panutan bagi ASN di NTB.
Syamsul Fikri juga menegaskan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tata kelola birokrasi. ASN, menurutnya, adalah pemersatu bangsa yang siap ditempatkan di mana pun. “ASN itu siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang terpenting mereka memahami aturan demokrasi dan mampu menggerakkan birokrasi sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Kini, keputusan akhir berada di tangan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Publik menaruh harapan besar agar siapa pun yang dipilih nantinya mampu menjadi motor penggerak birokrasi NTB menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.ola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan melayani.
