Tamanews.id | Lombok Timur – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan Indonesia bertumpu pada kerelawanan masyarakat, khususnya melalui peran kader Posyandu yang bekerja hingga ke pelosok dusun. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menghadiri kegiatan masyarakat sekaligus meresmikan perpustakaan desa di Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (18/1/2026).
Di hadapan warga dan kader Posyandu, Gubernur Iqbal berbagi pengalamannya saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Kanada. Dalam pertemuan tersebut, ia secara khusus menceritakan tentang sistem Posyandu di Indonesia yang dinilainya sebagai kekuatan sosial luar biasa dan jarang dimiliki negara lain.
“Selama kurang lebih 15 menit saya hanya bercerita tentang hebatnya Posyandu. Beliau kaget ketika saya sampaikan bahwa di satu provinsi saja ada sekitar 41 ribu kader Posyandu. Artinya, hampir setiap dusun di NTB memiliki kader,” tuturnya.
Menurut Iqbal, para kader Posyandu bekerja dengan dedikasi tinggi, ikhlas, dan militan. Dalam keterbatasan anggaran dan fasilitas, para kader tetap setia mendampingi kesehatan ibu dan anak, siang dan malam, tanpa banyak tuntutan. Ia menyebut kondisi ini sebagai the power of voluntarism, kekuatan relawan yang menjadi ciri khas dan keunggulan bangsa Indonesia.
“Anggaran boleh terbatas, fasilitas boleh kurang, tetapi semangat kader Posyandu tidak pernah surut,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi selesainya pembangunan kantor desa yang difungsikan sebagai perpustakaan. Menurutnya, langkah ini sangat strategis dalam membangun budaya literasi masyarakat sejak usia dini. Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur Iqbal berkomitmen menyumbangkan 100 buku bacaan anak serta melengkapi perpustakaan dengan fasilitas pendukung seperti gazebo atau berugak untuk ruang baca dan papan tulis.
“Kalau kita ingin mengubah masa depan, salah satu jalannya adalah melalui literasi. Membaca adalah jendela dunia,” ujarnya.
Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Gubernur menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan bermakna apabila masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Pemprov NTB menyiapkan dana sebesar Rp100 juta melalui BPR NTB yang dapat diakses masyarakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Program ini difokuskan untuk penguatan UMKM dan ketahanan pangan, termasuk usaha peternakan ayam.
Seluruh biaya bunga, administrasi, dan asuransi pinjaman tersebut disubsidi penuh, sehingga masyarakat dapat memperoleh permodalan secara adil dan mudah. Program ini juga diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional serta menyuplai program strategis Presiden RI Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Gubernur Iqbal menyerahkan bantuan pribadi berupa 100 buku, satu unit gazebo, dana Rp100 juta, serta 100 sak semen untuk pembangunan gedung serbaguna desa. Tak hanya itu, dukungan modal bergulir sebesar Rp30 juta juga diberikan khusus kepada kader Posyandu untuk penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi, yang dikelola secara kolektif melalui mekanisme arisan.
“Tujuannya agar kader Posyandu tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, mantan Duta Besar RI tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB difokuskan pada tiga agenda besar, yakni penurunan kemiskinan, pengembangan pariwisata berkelas dunia, dan penguatan ketahanan pangan.
“Semua OPD saya minta satu barisan. Seluruh program harus sejalan dengan tiga fokus besar ini,” pungkasnya.