Tamanews. Sumbawa – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa pembenahan dan validasi data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan kunci utama dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan alokasi bantuan pendidikan di daerah. Langkah ini dianggap mendesak karena akurasi Dapodik sangat menentukan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

​Dalam wawancara di Kantor Dikbud Kabupaten Sumbawa Rabu, 8 Oktober 2025, Budi Sastrawan memaparkan bahwa selama ini salah satu kendala utama dalam perencanaan adalah kelemahan data.

​”Kelemahan kita dari dulu, bukan hanya di urusan pendidikan saja, hampir di seluruh urusan adalah data,” ujar Budi Sastrawan. “DAK itu tarikannya dari Dapodik. Jadi, kunci Pekerjaan Rumah (PR) awal kita adalah membenahi Dapodik,” tegasnya.

​Menurutnya, data Dapodik yang belum maksimal menghambat identifikasi kerusakan sekolah (berat, sedang) yang dibutuhkan oleh pihak berwenang, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ingin mengintervensi melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

​Di Kabupaten Sumbawa, jumlah lembaga pendidikan tercatat meliputi hampir 600-an PAUD, kurang lebih 400-an SD, dan sekitar 150-an SMP ke atas. Namun, permasalahan infrastruktur di lembaga-lembaga ini belum dapat diatasi secara optimal karena terbentur oleh keterbatasan anggaran dan kakunya model intervensi DAK.

​”Ini salah satu strategi untuk kita mengoptimalkan infrastruktur adalah memang kita harus buka ruang komunikasi yang jelas dengan teman-teman lembaga (DPRD) terkait intervensi Pokir. Tapi, yang paling penting adalah bereskan dulu data,” tutup Budi Sastrawan, menekankan bahwa kolaborasi dengan lembaga legislatif juga menjadi bagian dari solusi.