Tamanews — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menuju pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan pesisir. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menerima kunjungan Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/10), untuk membahas implementasi Program Ekonomi Biru (Blue Economy) di wilayah NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, serta Sekretaris Dislutkan, Hikmah Aslinasari. Agenda utama diskusi yaitu finalisasi nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan KKP terkait penerapan konsep ekonomi biru sebagai strategi pengelolaan sumber daya laut yang produktif sekaligus berkelanjutan.
“Program ini bukan hanya soal menjaga laut, tetapi bagaimana laut dan pesisir bisa menjadi sumber kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem,” ujar Gubernur Iqbal dalam pertemuan tersebut.
Ia menekankan bahwa NTB memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, mulai dari kawasan Gili Matra hingga Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora (Samota). Dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui KKP, pengelolaan sumber daya laut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi tinggi sekaligus menjaga keseimbangan ekologi pesisir.
Selain membahas substansi kerja sama, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan undangan resmi kepada Gubernur NTB untuk hadir di Jakarta guna menandatangani nota kesepahaman dengan KKP. Pada momen penandatanganan nanti, KKP juga dijadwalkan akan menyerahkan bantuan alat incinerator sebagai dukungan untuk pengelolaan sampah di kawasan Gili Matra, salah satu destinasi wisata bahari unggulan NTB.
Gubernur Iqbal menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan ekonomi biru.
“Kita ingin memastikan laut tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga tetap menjadi sumber kehidupan yang lestari. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan selaras untuk mencapai tujuan itu,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, yang nantinya akan berperan dalam mengoordinasikan penggunaan alat incinerator tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB untuk memperkuat pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu, termasuk dalam aspek kebersihan dan pengurangan sampah laut.
