Tamanews.id | Mataram – Di tengah dinamika ekonomi 2025 yang sempat mengalami tekanan pada paruh awal tahun akibat koreksi sektor pertambangan, Nusa Tenggara Barat justru mencatat capaian sosial yang cukup menggembirakan. Angka kemiskinan turun signifikan, disertai perbaikan indikator ketimpangan.
Data September 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin NTB tercatat sebesar 637,18 ribu orang. Angka tersebut turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen atau berkurang sekitar 0,40 poin persentase dalam enam bulan.
Capaian ini menempatkan NTB dalam sembilan besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025. Penurunan tersebut menjadi lebih bermakna karena terjadi saat pertumbuhan ekonomi agregat daerah masih dalam fase transisi dan belum sepenuhnya pulih.
Jika dibandingkan dengan 2024, ketika tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 11,9 hingga 12 persen dengan tekanan inflasi pangan dan daya beli pascapandemi, capaian 2025 menunjukkan adanya titik balik. Pemulihan ekonomi mulai dirasakan lapisan masyarakat bawah.
Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga ikut membaik. Artinya, rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan jarak antarwarga miskin semakin menyempit. Dengan kata lain, beban kemiskinan menjadi lebih ringan dibanding tahun sebelumnya.
Perbaikan juga tercermin pada indikator ketimpangan. Gini Ratio NTB pada September 2025 tercatat sekitar 0,364. Angka ini relatif lebih rendah dibanding beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi di NTB dinilai lebih merata. Porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai sekitar 19,23 persen, yang menurut standar Bank Dunia sudah masuk kategori ketimpangan rendah. Bagi daerah dengan struktur ekonomi yang selama ini dipengaruhi sektor padat modal seperti pertambangan, capaian ini menjadi sinyal perbaikan struktural.
Penurunan kemiskinan 2025 tidak terjadi secara kebetulan. Sejumlah faktor dinilai berkontribusi pada capaian tersebut, terutama pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Pertama, penguatan ekonomi rakyat berbasis pertanian. Produksi padi meningkat signifikan sepanjang 2025, dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Kenaikan ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja musiman, serta stabilitas harga pangan lokal. Mengingat mayoritas penduduk miskin NTB berada di perdesaan dan sektor pertanian, dampaknya terasa cukup cepat terhadap penurunan kemiskinan.
Kedua, aktivasi UMKM dan perdagangan lokal. Pemulihan sektor perdagangan, jasa, serta pergerakan pariwisata mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Pedagang informal, usaha rumahan, hingga pekerja sektor jasa kembali memperoleh pasar dan pendapatan.
Ketiga, perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan pemberdayaan. Bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dipadukan dengan program padat karya, dukungan UMKM mikro, serta penguatan belanja desa berbasis kebutuhan lokal.
Keempat, penambahan lapangan kerja dan terjaganya daya beli. Sepanjang 2025 tercatat penambahan tenaga kerja puluhan ribu orang dengan penurunan angka pengangguran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,5 persen, menjadi indikator bahwa pergerakan ekonomi menyentuh masyarakat bawah.
Yang menarik, seluruh capaian ini diraih dalam tahun transisi ekonomi NTB, ketika sektor tambang mengalami koreksi dan proses hilirisasi baru mulai berjalan. Artinya, penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan besar berbasis modal, tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum ini melalui penguatan pertanian bernilai tambah, penciptaan kerja padat karya, industrialisasi berbasis sumber daya lokal, serta perlindungan sosial yang semakin produktif.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan seberapa banyak warga yang mampu keluar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Dan pada tahun pertama ini, arah itu mulai terlihat nyata.
