Tamanews.id | Sumbawa Besar, 20 Desember 2025 – Menjelang satu tahun kepemimpinan Jarot–Ansori, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuka ruang refleksi publik melalui forum akademik. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir sebagai keynote speaker dalam Seminar Kebijakan Publik bertajuk “Refleksi Jelang Satu Tahun Pemerintahan Jarot–Ansori: Tantangan dan Arah Pembangunan Sumbawa” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Samawa (UNSA), Sabtu pagi, dalam rangka Dies Natalis ke-27 UNSA.
Seminar ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi untuk menilai secara objektif berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama hampir satu tahun masa pemerintahan Jarot–Ansori. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memetakan tantangan pembangunan daerah serta merumuskan arah kebijakan ke depan berbasis data dan kajian ilmiah.
Dalam paparannya, Bupati Jarot memaparkan sejumlah agenda strategis yang telah dan tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fokus pembangunan, menurutnya, diarahkan pada penguatan sumber daya manusia unggul, pembangunan infrastruktur strategis, pelaksanaan program strategis nasional di daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, serta komitmen terhadap agenda lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari.
Bupati juga menampilkan secara visual ringkasan capaian satu tahun pemerintahan, termasuk hasil survei persepsi publik dan indikator kinerja daerah. Paparan tersebut disertai dengan penjelasan mengenai tantangan utama yang masih dihadapi, mulai dari ketimpangan pembangunan wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan percepatan reformasi birokrasi.
Menurut Bupati Jarot, refleksi satu tahun pemerintahan bukanlah sekadar ajang menampilkan capaian, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka.
“Refleksi ini bukan untuk berpuas diri, tetapi untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih kurang, dan apa yang harus kita percepat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci agar arah pembangunan Sumbawa tetap terjaga dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kritik, masukan, dan pengawasan publik justru menjadi energi agar pembangunan Sumbawa tetap berada di jalur yang benar,” ujar Bupati.
Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, legislatif, dan akademisi yang memberikan pandangan kritis serta masukan konstruktif terhadap kebijakan publik di Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, kepala desa, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Forum ini diharapkan mampu memperkuat budaya dialog dan evaluasi kebijakan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Sumbawa yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
