Tamanews — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi. Ia menargetkan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan.
“Segala kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat akan diperkuat dan disinergikan oleh daerah,” ujar Iqbal, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai mendengarkan pemaparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menjelaskan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
Menurut Abdul Mu’ti, fokus utama pemerintah saat ini mencakup revitalisasi sekolah negeri dan swasta, penataan tata kelola guru dan tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
“Arah pendidikan nasional kini lebih menekankan pada pemerataan kualitas. Tidak boleh ada lagi kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil,” jelas Mu’ti.
Dapodik Jadi Fokus Utama Perbaikan
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya akurasi data pendidikan, khususnya dalam sistem Dapodik yang menjadi acuan kebijakan nasional.
Menurutnya, selama ini masih banyak data yang tidak akurat akibat kesalahan input atau upaya meningkatkan nilai akreditasi sekolah secara tidak proporsional. Akibatnya, data yang tersaji sering tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Dapodik yang valid akan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, kami menargetkan perbaikan data ini selesai dalam dua bulan,” tegas Iqbal, yang juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki.
Ia menambahkan, pembaruan data sarana dan prasarana pendidikan akan memastikan setiap bantuan dan program dari pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di daerah.
“Dengan data yang akurat, kebijakan kita akan lebih presisi dan efektif,” tambahnya.
Masalah Nasional: Kerusakan Sarpras dan Ketimpangan
Dalam pertemuan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa kerusakan sarana dan prasarana sekolah masih menjadi masalah nasional yang perlu segera dibenahi.
“Angka-angkanya menunjukkan masih banyak sekolah yang perlu perhatian serius. Karena itu, pendataan yang valid melalui Dapodik menjadi kunci utama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan pendidikan, termasuk rehabilitasi dan pengadaan sarpras, akan didasarkan pada data Dapodik yang diperbarui.
Gubernur Iqbal pun menyambut baik arahan tersebut dan memastikan Pemprov NTB siap berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mempercepat proses pembaruan data di semua jenjang pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Data yang benar akan membawa kebijakan yang benar pula,” pungkasnya.
