Tamanews.id | Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat di wilayah penyangga.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan bersama General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang kerja Gubernur, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB siap bekerja sama dan mendukung penuh program-program Balai TNGR, namun menekankan pentingnya pola pengelolaan kolaboratif.
“Pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, pemerintah provinsi adalah pihak pertama yang akan berhadapan dengan situasi itu. Karena itu, TNGR tidak mungkin menghadapi semua persoalan sendirian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, selama ini pengelolaan TNGR cenderung berjalan eksklusif dan belum sepenuhnya terkoordinasi secara optimal dengan Pemprov NTB, pemerintah kabupaten di sekitar kawasan—Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah—serta masyarakat desa penyangga.
Ia menilai, perlu dirumuskan best practice pengelolaan bersama yang sesuai dengan karakteristik lokal Rinjani, baik dari sisi konservasi maupun tata kelola pariwisata.
Gubernur mencontohkan, insiden kecelakaan wisatawan yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting. Inisiatif vertical rescue yang dilakukan secara kolaboratif oleh Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan menunjukkan bahwa sinergi lintas lembaga sangat dibutuhkan dalam menjamin keselamatan pendakian.
“Ini bukti bahwa pengelolaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pendaki harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain aspek keselamatan, Gubernur juga menyoroti persoalan konservasi, pengelolaan sampah, penguatan potensi desa penyangga, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga optimalisasi wisata pendakian sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur bahkan mendorong skema pendakian yang lebih selektif dan berkualitas. Ia mengusulkan agar tiket pendakian Rinjani dibuat lebih mahal, bersertifikat, dan dilengkapi asuransi, khususnya bagi pendaki mancanegara.
“Saya mendorong Rinjani diarahkan menjadi pendakian eksklusif, bukan mass tourism. Tetapi dengan catatan, manfaat ekonominya harus kembali ke masyarakat sekitar melalui skema badan layanan usaha daerah,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol kehidupan masyarakat NTB. Ia berharap inovasi TNGR dalam tata kelola lingkungan dan pariwisata segera diwujudkan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik.
“Perlu konferensi pers dengan media, termasuk media internasional, untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Salah satu kesalahan besar sebelumnya adalah promosi trekking, bukan mountaineering, sehingga Rinjani dipersepsikan seperti bukit biasa,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, pihak Balai TNGR memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan tahun ini, meliputi penguatan potensi desa penyangga, sistem pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas keamanan pendakian, pengembangan merchandise dan suvenir khas kawasan wisata dan geopark.
Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan juga menyampaikan bahwa rencana pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Rinjani dijadwalkan pada 28 Maret 2026.
