Tamanews.id — Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya meritokrasi dalam tata kelola kepegawaian Pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang digelar di Astoria Hotel, Mataram, Senin (8/12/2025).
Dalam sambutannya, Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur menyatakan bahwa NTB sedang bergerak menuju sistem manajemen talenta yang menempatkan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan pendekatan politik.
“Meritokrasi adalah target yang ingin kita wujudkan. Kita ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Semua harus berkompetisi melalui kinerja, bukan melalui politik,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menerapkan manajemen talenta secara penuh, namun ia berharap tahun depan penerapannya dapat meluas ke seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Mudah-mudahan tahun depan provinsi dan daerah lainnya di NTB juga bisa menggunakan manajemen talenta. Setiap pegawai punya kesempatan yang sama untuk menentukan kariernya,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa jabatan pimpinan tinggi seperti kepala dinas harus diraih melalui proses yang objektif dan terukur. Kinerja menjadi indikator paling utama.
“Silakan bekerja dengan baik. Setiap pegawai memiliki peluang yang sama. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua berdasarkan kinerja,” katanya.
Miq Iqbal juga menyampaikan rasa syukur karena memiliki hubungan yang baik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, yang menurutnya banyak memberikan masukan penting terkait pengembangan sistem kepegawaian di NTB.
“Beliau selalu terbuka untuk diajak berdiskusi, menjadi sahabat dan tempat berbagi gagasan untuk memajukan NTB,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur kembali mengajak seluruh kepala daerah di NTB untuk memperkuat ekosistem meritokrasi dan memastikan setiap aparatur memperoleh kesempatan yang adil dalam pengembangan kompetensi.
Kegiatan Musrenbangkom dan Rakor Kepegawaian ini turut dihadiri Kepala BKN RI, para bupati dan wali kota, serta wakil bupati/wakil wali kota se-NTB. Acara berlangsung dengan diskusi strategis mengenai penyelarasan kebijakan kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, serta implementasi sistem merit di seluruh daerah.
