TamaNews – Mataram. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menyoroti ironi di balik aktivitas pertambangan di wilayah NTB. Meski banyak tambang beroperasi dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, masyarakat di sekitar kawasan tambang justru masih hidup dalam kondisi miskin.

Hal itu disampaikan Gubernur Iqbal saat berdialog dengan massa aksi dalam forum hearing di Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/10/2025).

“Ini salah satu keprihatinan besar kita. Banyak tambang berjalan, tapi masyarakat di sekitarnya tidak ikut sejahtera,” tegasnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan pemerintah, sebagian besar wilayah dengan potensi mineral justru masuk kategori daerah miskin ekstrem.

“Setelah kami lihat datanya, sebagian besar daerah dengan tambang emas justru tergolong miskin ekstrem. Contohnya Sekotong. Ini harus menjadi perhatian serius kita,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan bahwa keberadaan industri tambang belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga lokal. Karena itu, pemerintah provinsi akan menyiapkan strategi baru agar aktivitas pertambangan benar-benar memberdayakan masyarakat sekitar.

“Kita harus pastikan setiap aktivitas tambang membawa manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyebut bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menghentikan sementara izin pertambangan rakyat (IPR) sampai tersedia payung hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Perda tersebut nantinya akan mengatur mekanisme retribusi tambang, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi, serta mengatur reklamasi pascatambang agar dampak lingkungan bisa diminimalisir.

“Kita ingin semuanya jelas — baik aturan, manfaat ekonomi, maupun perlindungan lingkungannya,” tutupnya.