Tamanews, 22 Oktober 2025 — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi daerahnya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-NTB yang digelar di Kantor Bank NTB Syariah, Selasa (22/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan sejumlah tantangan mendasar di sektor pendidikan NTB, mulai dari tingginya angka putus sekolah, ketimpangan distribusi guru, keterbatasan fasilitas digital, hingga banyaknya ruang kelas yang rusak.
“Jumlah SMA dan SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah, dengan lebih dari 19 ribu guru dan 200 ribu siswa. Namun masih terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak, serta sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu segera dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan,” jelas Iqbal.
Pendidikan Bukan Sekadar Bangunan Sekolah
Gubernur Iqbal menekankan bahwa pembangunan pendidikan di NTB tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh pemerataan kualitas pembelajaran dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Bagi kami, pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak di NTB bisa menikmati kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal digitalisasi sekolah, pemerataan sarana-prasarana, dan peningkatan mutu guru.
“Kami berharap sinergi ini bisa melahirkan kebijakan konkret, agar anak-anak NTB dapat belajar dengan aman, nyaman, dan bermutu,” tambahnya.
Mendikdasmen: Akurasi Data Jadi Kunci Transformasi Pendidikan
Menanggapi paparan Gubernur Iqbal, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan di NTB — dan Indonesia pada umumnya — harus berbasis pada data yang akurat.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah ketidaksesuaian data pendidikan dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dengan kondisi riil di lapangan.
“Masalah utama bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal keakuratan data. Banyak data di Dapodik tidak sesuai dengan fakta lapangan, sehingga bantuan dan program pendidikan menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Mu’ti.
Ia mendorong pemerintah daerah, termasuk NTB, untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data pendidikan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan.
“Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi NTB yang fokus memperbaiki sistem data pendidikan. Ini penting untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berbasis bukti,” tambahnya.
Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran
Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menjelaskan sejumlah program nasional yang sedang dijalankan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di NTB.
Kemendikdasmen tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, dengan menyalurkan ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai daerah.
“Tahun depan, program ini akan diperluas dengan peningkatan kapasitas guru dan dukungan beasiswa pendidikan. Pemerintah menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa S1 atau D4, dan 93 persen guru tersertifikasi pada 2026,” ungkapnya.
Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan jiwa dan kesejahteraan pendidik.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tutupnya.
Penutup
Pertemuan antara Gubernur NTB dan Mendikdasmen ini menandai langkah strategis menuju sinkronisasi kebijakan pendidikan nasional dan daerah, sekaligus memperkuat komitmen NTB untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berbasis data akurat.
