TamaNews.id — Mataram, 12 November 2025. Sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanda bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung, yang mengakibatkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum.
Menanggapi hal itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh bupati dan wali kota segera melaporkan kondisi daerah masing-masing, terutama saat curah hujan tinggi.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan laporan dan respon secepat mungkin terhadap situasi di lapangan,” ujar Gubernur Iqbal, Rabu (12/11/2025).
BPBD dan TNI Diminta Siaga Penuh
Gubernur Iqbal juga telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk terus berkoordinasi dengan Danrem 162/Wira Bakti agar kesiapsiagaan menghadapi bencana tetap terjaga.
Ia memastikan pemerintah provinsi siap membantu kabupaten/kota jika diperlukan. Namun, sesuai mekanisme kebencanaan, penanganan awal dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Saat ini penanganan masih dilakukan di kabupaten. Pemprov NTB siap memberikan bantuan jika dibutuhkan. Tapi penetapan status kebencanaan menunggu laporan resmi dari kabupaten/kota,” jelasnya.
Logistik Sudah Disiagakan
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menambahkan, logistik penanganan bencana telah disiapkan oleh Pemprov NTB. Meski begitu, ia mengakui perlu dilakukan pengecekan ulang jumlah dan ketersediaannya di lapangan.
Banjir Terjang Bima, Ribuan Rumah Terendam
Dalam sepekan terakhir, banjir bandang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten dan Kota Bima. Ribuan rumah warga terendam, sementara jalan, jembatan, dan bendungan mengalami kerusakan cukup parah.
Iqbal menyoroti penyebab utama bencana ini, yakni perambahan dan penggundulan hutan di wilayah hulu yang menimbulkan erosi dan sedimentasi berat.
“Sungai-sungai yang sekarang merusak jalan bukan sungai alami, tapi terbentuk akibat banjir. Jadi akar masalahnya ada di hulu, bukan di hilir,” tegasnya.
Koordinasi Lintas Daerah Pulau Sumbawa
Sebagai langkah jangka panjang, Iqbal berencana menggelar koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Pulau Sumbawa untuk membahas penanganan perambahan hutan dan banjir secara holistik.
“Kita harus selesaikan persoalan ini dari hulu ke hilir. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus lintas kabupaten dan lintas sektor,” pungkasnya.
