Single News

Gubernur Iqbal Bentuk Satgas Khusus Tangani Permasalahan di Tiga Gili NTB

Tamanews — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengambil langkah tegas dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Ia berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan fokus menuntaskan berbagai masalah di tiga destinasi wisata internasional tersebut.

Satgas ini akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) serta unsur masyarakat yang memahami kondisi dan dinamika kawasan Gili Tramena. Nantinya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akan bertindak sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan tugas ini.

“Satgas ini akan dipimpin langsung oleh Kejati, bekerja sama dengan Polda, BPN, serta melibatkan masyarakat yang paham betul situasi di sana. Saya akan memantau langsung perkembangannya secara berkala,” ujar Gubernur Iqbal di Mataram, Selasa (28/10/2025).

Iqbal menegaskan, pembentukan Satgas tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan di Gili Tramena secara menyeluruh dan berkelanjutan, agar tidak muncul permasalahan baru di kemudian hari.

“Kita perlu satu tim yang bisa membahas semuanya secara komprehensif — mulai dari aspek hukum, persoalan lahan, hingga krisis air bersih,” jelasnya.

Seperti diketahui, lahan milik Pemerintah Provinsi NTB di Gili Trawangan seluas lebih dari 65 hektare saat ini dikuasai pihak swasta. Aktivitas sewa-menyewa tanpa izin resmi diduga telah menimbulkan potensi kerugian negara.

Menanggapi hal ini, Kejati NTB meminta agar pemerintah provinsi segera memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset negara di kawasan tersebut sebagai langkah melindungi kekayaan daerah.

Selain persoalan lahan, krisis air bersih juga menjadi masalah serius yang dihadapi warga dan pelaku wisata di tiga Gili itu. Karena itu, Iqbal menekankan pentingnya penanganan yang menyentuh akar masalah sekaligus dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

“Semua masalah di Gili Tramena harus diselesaikan dari hulunya, agar ke depan kawasan ini bisa berkembang dengan lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat NTB,” tutupnya.

Previous slide
Next slide

Share Now